- Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil berunjuk rasa di berbagai kota besar Indonesia menuntut evaluasi kebijakan pemerintah Presiden Prabowo.
- Demonstran menuntut peninjauan ulang program Makan Bergizi Gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, serta penolakan keras revisi Undang-Undang TNI.
- Pemerintah dikritik lamban merespons keresahan publik sehingga memicu krisis kepercayaan serta potensi ketegangan sosial yang semakin meluas.
Suara.com - Aksi demonstrasi yang digalang oleh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil terus bergulir di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta dan Surabaya.
Kelompok seperti Cipayung Plus dan berbagai aliansi kampus turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan publik yang mencakup isu ekonomi, kebijakan sosial, revisi undang-undang, hingga persoalan lingkungan dan penegakan hukum.
Gelombang protes ini dinilai sebagai cerminan akumulasi ketidakpuasan masyarakat yang belum mendapat respons yang memadai dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Demonstran menuntut evaluasi menyeluruh atas program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). kelompok pengunjuk rasa menilai program tersebut berpotensi memotong anggaran pendidikan dan menjadi pemborosan anggaran negara yang tidak proporsional dibanding urgensi kebutuhan masyarakat lainnya.
Selain itu, muncul tuntutan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), stabilitas harga Pertamax, serta penurunan harga kebutuhan pokok menjadi isu sentral.
Melemahnya daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi dan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi memperparah kondisi ekonomi akar rumput.
Tuntutan ketiga adalah penolakan keras terhadap revisi Undang-Undang TNI menjadi isu politik yang paling sensitif.
Para demonstran menilai revisi ini membuka ruang bagi militer untuk memperluas kehadirannya di ranah sipil, yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap supremasi sipil.
Kemudian, tuntutan keempat adalah isu perampasan ruang hidup masyarakat adat dan krisis lingkungan turut mewarnai aksi.
Kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah agar lebih serius dalam menangani konflik agraria dan kerusakan ekosistem yang terus meluas di berbagai wilayah Indonesia.
Manajemen Politik Prabowo Dikritik
Di tengah eskalasi aksi unjuk rasa, suara kritis dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan mantan aktivis semakin mengeras.
Penilaian terhadap respons pemerintah dinilai lamban dan tidak strategis, mencerminkan ketidakmampuan membaca dinamika politik nasional yang terus memanas.
"Presiden Prabowo terlalu lamban dan tidak cerdas dalam manajemen politik, makanya situasi nasional makin rumit dan tidak ada perubahan yang dirasakan masyarakat dalam dua tahun awal pemerintahannya," ujar Firman Tendry, salah satu mantan aktivis 1998 sekaligus praktisi Hukum di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Pernyataan Firman Tendry merangkum sentimen yang kian meluas di kalangan masyarakat sipil. Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo dianggap belum mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat lapis bawah.
- Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil berunjuk rasa di berbagai kota besar Indonesia menuntut evaluasi kebijakan pemerintah Presiden Prabowo.
- Demonstran menuntut peninjauan ulang program Makan Bergizi Gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, serta penolakan keras revisi Undang-Undang TNI.
- Pemerintah dikritik lamban merespons keresahan publik sehingga memicu krisis kepercayaan serta potensi ketegangan sosial yang semakin meluas.
Ketidakmampuan pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan dan meredam keresahan publik dinilai telah memperburuk krisis kepercayaan.
"Gelombang protes ini bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan sesaat. Ia mencerminkan defisit kepercayaan publik yang struktural terhadap institusi negara. Bagi pembuat kebijakan lokal maupun nasional, aksi ini merupakan sinyal kuat bahwa komunikasi kebijakan perlu diperbaiki secara mendasar," lanjut Tendry.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu membangun mekanisme dialog yang lebih inklusif dan responsif, bukan hanya merespons secara reaktif setelah demonstrasi membesar.
Transparansi dalam penganggaran program prioritas dan keterbukaan terhadap evaluasi publik merupakan langkah minimal yang diharapkan.
Ketiadaan respons yang cepat dan terukur berisiko mengubah aksi damai menjadi ketegangan sosial yang lebih luas dan lebih sulit dikendalikan.
