Pantau - Tingginya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat melalui jalur ilegal kembali menjadi sorotan, memunculkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri.
Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Felly Estelita Runtuwene, menegaskan perlindungan PMI merupakan kewajiban negara yang harus dijalankan tanpa pengecualian.
"Kalau bicara perlindungan, ini sudah menjadi kewajiban negara untuk hadir, baik mereka legal maupun ilegal ketika sudah terjadi persoalan," kata Felly kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).
Ia menilai masih maraknya pekerja migran non prosedural menunjukkan adanya persoalan dalam sistem penempatan tenaga kerja Indonesia.
"Kalau orang-orang seperti itu bisa hadir membantu mereka, lalu di mana negara? Apa sebenarnya persoalan yang menyebabkan begitu banyak pekerja migran berangkat secara ilegal?" ujarnya.
Felly mendorong pemerintah mempercepat pembukaan jalur resmi penempatan PMI agar masyarakat tidak lagi memilih jalur ilegal yang berisiko terhadap perlindungan hukum dan kesejahteraan.
Ia juga menyoroti belum masuknya sejumlah negara tujuan utama seperti Kanada, Belanda, dan Amerika Serikat dalam skema kerja sama pemerintah.
"Pekerja migran ilegal rentan menerima upah di bawah standar serta tidak memperoleh hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana pekerja yang berangkat secara resmi," imbuhnya.
Penempatan ke negara-negara tersebut saat ini masih didominasi mekanisme swasta. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dibenahi melalui penguatan kerja sama bilateral agar penempatan tenaga kerja berlangsung secara legal, terdata, dan terlindungi.
Selain pekerja aktif, ia juga menyoroti perlindungan bagi pekerja migran setelah menyelesaikan kontrak kerja. Minimnya data dan program lanjutan bagi pekerja migran purna dinilai masih menjadi persoalan.
"Ketika mereka pulang, mereka tetap harus terlindungi. Bukan hanya dirinya, tetapi juga keluarganya agar memiliki keberlanjutan ekonomi," tutup Felly.
Ia mendorong penguatan program pemberdayaan bagi PMI purna melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pendampingan pembentukan UMKM.
