SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memastikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah masih mampu membayarkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun kondisi fiskal daerah saat ini sedang tertekan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan kapasitas fiskal hampir seluruh daerah di Jawa Tengah memang dalam kondisi ketat.
Namun hingga saat ini belum ada laporan dari pemerintah daerah yang menyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK.
“Sebetulnya kalau di Jateng kalau dibilang mepet ya mepet. Teman-teman kabupaten kota mepet, tapi yang istilahnya sampai enggak bisa bayar kayaknya kita belum dapat informasi dari teman-teman,” kata Sumarno usai melantik pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, Kamis (25/6/2026).
Tekanan fiskal pemerintah daerah
Dia menyebut tekanan fiskal yang dialami pemerintah daerah terjadi hampir merata di seluruh kabupaten dan kota.
Kondisi tersebut dipicu berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kebutuhan belanja daerah terus meningkat, termasuk untuk pengangkatan PPPK.
“Kalau masalah ngeluh kapasitas fiskal ya semuanya ngeluh, karena memang realitasnya dana transfer banyak yang dikurangi dan juga tentu saja kebutuhan-kebutuhannya kemarin dengan formasi PPPK itu juga besar,” ujarnya.
Namun ia memastikan pembayaran gaji PPPK masih berjalan normal di seluruh daerah.
“Sampai saat ini masih aman,” tegasnya.
Terkait kabar rencana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027, Sumarno mengaku belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat.
“Kita belum dapat informasi yang itu. Karena sebetulnya alokasi-alokasi dana transfer itu mungkin keluar sekitar bulan Agustus,” katanya.
Ia justru berharap pemerintah pusat dapat menambah alokasi dana transfer kepada daerah guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Kalau harapannya ditambah. Kalau semakin ada kapasitas fiskal yang lebih tentu saja kita lebih akseleratif untuk mencapai pembangunan Jawa Tengah,” ujarnya.
Masih mengandalkan dana transfer pusat
Selain mengandalkan dana transfer pusat, Pemprov Jawa Tengah juga berupaya memperkuat pendapatan daerah dengan mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurut Sumarno, sektor pajak masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang potensinya perlu terus dioptimalkan.
“Potensi pendapatan kita banyak dari pajak. Yang masih perlu dikejar adalah masalah kepatuhan. Bantuan dari teman-teman untuk kepatuhan pembayaran kendaraan bermotor, kita juga berkolaborasi dengan teman-teman kabupaten/kota,” katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarangUnduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
