tirto.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengklaim pemilihan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) denga latar belakang berbeda bisa membawa perspektif baru dalam membawa agenda pemerintah. Ia pun menyinggung pengalaman menjabat sebagai komisaris BUMN di masa lalu. Dari pengalaman tersebut, Qodari menilai komisaris berperan memberikan arahan sekaligus mengawal agenda pemerintah.
"Kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," kata Qodari di Jakarta, Sabtu (4/7/2026) sebagaimana dikutip Antara.
Pernyataan itu merespons soal isu pengangkatan komisaris di sejumlah perusahaan BUMN yang menjadi pembicaraan masyarakat, termasuk pemilihan asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufi Budi Ananda, sebagai komisaris PT Krakatau Posco serta Gina Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, sebagai komisaris PT Pertamina Retail.
Qodari mengatakan bahwa pemilihan komisaris untuk suatu perusahaan adalah hal normal yang biasa dilakukan. Dia menilai pemilihan komiaris dengan latar berbeda tidak hanya di perusahaan di bawah BUMN, tetapi juga di korporasi swasta.
Keberadaannya memberi manfaat pada suatu BUMN dalam menjalankan pengawasan dan memberikan ide serta gagasan.
"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tuturnya.
Dia menambahkan bahwa pihak yang ditempatkan sebagai komisaris biasanya sudah memiliki pengalaman baik organisasi, pemerintah bahwa maupun swasta yang kemudian memberikan perspektif baru dalam tugasnya sebagai pengawasan suatu perusahaan BUMN.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga menyatakan bahwa DPR terus mendorong pengangkatan komisaris BUMN diisi dengan orang-orang yang profesional dan kompeten dalam pernyataan di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (2/7/2026).
