LAMPUNG TIMUR, KOMPAS.com – Video warga membangun jalan secara swadaya di Dusun Umbul Glimbung, Desa Bandar Agung, Kabupaten Lampung Timur, viral di media sosial.
Dalam video tersebut, warga menyampaikan kekecewaannya karena jalan di dusun mereka telah lama rusak, tetapi belum juga diperbaiki pemerintah.
Warga pun terang-terangan mengaku tidak rela lagi membayar pajak ke pemerintah, dan mengalihkan uang pajak itu untuk urunan membangun jalan.
"Selamat pagi, izin Bupati Lampung Timur. Tahun ini saya enggak bayar pajak. Uangnya saya gunakan untuk swadaya pembangunan jalan mandiri di Dusun Umbul Glimbung," ucap warga dalam video.
"Nunggu dari pemerintah tidak kunjung dibangun, sudah rusak parah. Jadi inisiatif dari masyarakat, bangun sendiri ajalah. Pajak saya enggak saya bayarkan, saya gunakan untuk beli semen," ucap warga dalam video.
Respons Bupati
Menanggapi video yang viral, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan pemerintah daerah telah memantau kondisi jalan di Dusun Umbul Glimbung.
Menurut Ela, wilayah tersebut berada di kawasan register yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan.
"Wilayah itu sudah kami monitor. Pemerintah daerah juga telah membangun infrastruktur jalan di kawasan tersebut pada tahun sebelumnya. Namun pengerjaannya dilakukan secara bertahap karena masih banyak ruas jalan yang harus ditangani," ujar Ela saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan jalan di kawasan tersebut telah dilakukan, tetapi belum menjangkau seluruh ruas karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Ela mengatakan, gotong royong yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk partisipasi warga untuk mempercepat perbaikan jalan pada titik-titik yang belum masuk dalam tahap pembangunan pemerintah.
"Di sejumlah titik memang masyarakat berinisiatif bergotong royong agar jalan bisa segera digunakan. Ada ruas sekitar satu kilometer yang diperbaiki secara swadaya sambil menunggu penanganan lanjutan dari pemerintah," katanya.
Menurut Ela, ruas jalan yang dikeluhkan dalam video kemungkinan belum termasuk dalam tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan.
Meski demikian, ia memastikan aspirasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
"Jalan yang dikeluhkan warga kemungkinan belum sampai pada tahapan pembangunan yang sudah kami kerjakan. Aspirasi ini menjadi masukan bagi kami karena kebutuhan infrastruktur jalan memang menjadi harapan terbesar masyarakat," ucapnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
