SEMARANG, KOMPAS.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melayangkan kritik tajam terhadap mega proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) yang diproyeksikan membentang sepanjang 500 kilometer di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Proyek bernilai fantastis ini dinilai masih buram karena belum mengantongi desain makro yang jelas serta minim asas keterbukaan informasi kepada publik.
Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan KIARA, Erwin Suryana, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tercatat sudah berulang kali mengubah cetak biru dari rencana proyek tersebut.
Ironisnya, hingga saat ini masyarakat pesisir sama sekali belum pernah mendapatkan gambaran utuh, baik mengenai visualisasi fisik bangunan maupun hasil kajian dampak lingkungan dari GSW.
"Selama ini Giant Sea Wall tidak punya rencana baku yang jelas yang bisa diakses publik. Selalu berubah-ubah. Mereka menargetkan September 2026 groundbreaking, tetapi masyarakat seperti terus dikelabui karena tidak pernah ada kejelasan bentuk proyek ini," kata Erwin di sela kegiatan rembug warga Pantura Jateng di Joglo Ponpes Al Itqon Semarang, Kamis (9/7/2026).
Erwin menilai, alih-alih berfokus mengatasi penderitaan konkret warga pesisir utara, orientasi utama dari megaproyek pertahanan laut ini justru lebih kental ke arah komersialisasi dan perluasan modal bagi para investor skala besar.
Keberadaan giant sea wall dikhawatirkan hanya akan dijadikan pintu masuk legal untuk pembukaan klaster ekonomi baru serta kawasan industri terpadu di sepanjang garis pantai utara Jawa.
"Kami tidak melihat proyek ini mengabdi pada kepentingan nelayan ataupun masyarakat pesisir. Yang terlihat justru bagaimana investasi dan pembukaan ruang-ruang ekonomi baru bisa berlangsung di Pantura," ujarnya.
Erwin membeberkan bahwa dirinya sempat menghadiri pertemuan formal dengan pihak Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.
Namun, dalam forum tersebut, pihak pemerintah dinilai masih enggan memaparkan secara mendetail perihal rancangan struktur bangunan dan rencana eksekusinya di lapangan.
Ia menambahkan, salah satu zonasi yang disebut-sebut paling siap untuk memulai konstruksi berada di segmen Kendal-Semarang-Demak hingga merembet ke Jepara. Kendati demikian, efektivitas dari tanggul raksasa ini dalam mengatasi krisis ekologi akut di Pantura masih menyisakan tanda tanya besar.
"Apakah benar bisa menjawab abrasi, rob, krisis iklim, dan persoalan pembangunan yang selama ini terjadi di Pantura? Itu yang belum dijawab," tutur Erwin menyuarakan keraguan.
Khawatir Nelayan Kecil Tersingkir
Selain menyoroti aspek transparansi, KIARA juga menggarisbawahi belum adanya pelibatan masyarakat terdampak secara esensial dalam proses penyusunan awal draf proyek.
Menurut Erwin, pemerintah tidak boleh menyederhanakan indikator dukungan warga hanya berdasarkan asumsi bahwa mereka bersedia menerima opsi apa pun asal terbebas dari kepungan banjir rob.
"Partisipasi masyarakat itu harus meaningful participation. Warga harus dilibatkan dalam perencanaan, bukan sekadar dianggap setuju karena ingin tidak tenggelam," katanya menegaskan.
