Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji, menyatakan pemerintah tengah mempercepat proses perpanjangan regulasi percepatan penurunan stunting setelah masa berlaku Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang berakhir pada 2024.
Hal tersebut disampaikan Wihaji usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6). Rapat tersebut salah satunya membahas pengawasan program stunting dan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.
"Di dalam stunting memang dulu kita punya Perpres 72 tahun 2021 tentang TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting yang kebetulan sudah habis masanya, maka tadi hasil rapatnya kita direkomendasikan bersama untuk mempercepat regulasi itu," kata Wihaji.
Kata Wihaji, pihaknya telah beberapa kali berdiskusi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait penyusunan regulasi baru tersebut. Ia berharap aturan pengganti dapat segera diterbitkan setelah sejumlah substansi penting disinkronkan dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Kita sudah beberapa kali diskusi dengan Bappenas tentang Perpres ini, yang nanti insyaallah segera, semoga segera dikeluarkan karena memang ada beberapa yang menjadi keputusan-keputusan inti yang masih disinkronkan dengan pihak terkait," jelas Wihaji.
Wihaji mengungkapkan evaluasi terhadap Perpres sebelumnya menunjukkan keterlibatan kementerian dan lembaga yang terlalu banyak sehingga koordinasi dinilai kurang efektif.
"Jangan sampai yang dulu jelek ini diteruskan karena dulu Perpres ini ada evaluasi sedikit tentang terlalu banyak KL yang terlibat. Nah, kalau besok semoga dikurangi tapi lebih fokus dan lebih ke kualitas. Itu yang pertama," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wihaji melaporkan perkembangan penanganan stunting kepada Komisi IX DPR RI. Ia mengatakan angka stunting nasional pada 2024 tercatat sebesar 19,8 persen, sementara target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 ditetapkan turun menjadi 18,8 persen.
Meski demikian, pemerintah masih menunggu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025 yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mengetahui capaian terbaru angka stunting nasional.
"Yang ada adalah 2024 dengan angka stunting kita 19,8%. 2025 target RPJMN adalah 18,8%. Nanti masih belum selesai tapi data-data sudah masuk semua informasi dari Kementerian Kesehatan," kata Wihaji.
Selain membahas stunting, rapat juga menyoroti pelaksanaan program MBG untuk kelompok 3B yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Wihaji mengakui hingga kini data penerima manfaat masih dalam proses sinkronisasi antara Kemendukbangga dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut dia, pendataan kelompok sasaran, khususnya ibu hamil, bersifat dinamis sehingga membutuhkan pembaruan data secara berkala dari daerah.
"Masih kita sinkronkan. Karena kalau kita kan mulai begini, MBG 3B ini kan unpredictable. Contoh ibu hamil. Hari ini ibu hamil, nanti minggu depan ada ibu hamil, kan nambah lagi," ujarnya.
Kemendukbangga saat ini telah meminta seluruh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di daerah untuk memperbarui data penerima manfaat agar dapat dicocokkan dengan data BGN. Wihaji menargetkan proses sinkronisasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
Di sisi lain, pemerintah terus menjalankan berbagai intervensi percepatan penurunan stunting melalui Program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Program tersebut melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk membantu keluarga berisiko stunting melalui dukungan nutrisi, penyediaan air bersih, rumah layak huni, sanitasi, hingga edukasi pencegahan pernikahan dini.
Wihaji menyebut hingga 2025 Program Genting telah menjangkau sekitar 1,6 juta anak asuh di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan prevalensi stunting nasional.
"Per tahun 2025 kita sudah punya anak asuh kita 1,6 juta. Yang paling banyak edukasi kemudian ada yang nutrisi, ada yang air bersih, dan ada juga edukasinya tentang pernikahan dini," ujar Wihaji.
