BENGKULU, KOMPAS.com - Sebanyak 30 petani sawit, karet dan kopi di Desa Pagar Jati, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, kompak memperbaiki jalan produksi pertanian yang rusak berat.
"Kami ini tergabung dalam Kelompok Tani Perumahan 25 Lagan, Desa Pagar Jati, Kecamatan Semidang Lagan, Bengkulu Tengah, anggota 30 orang. Petani sawit, karet, kopi. Sumbangan sukarela Rp 100 hingga Rp 500 ribu. Total terkumpul 10 juta untuk pengecoran tebing sepanjang 50 meter," kata Susan Tri Jaya, salah seorang petani, Rabu (8/7/2026).
Tebing sepanjang 50 meter itu, kata petani, menyulitkan petani mengangkut hasil panen seperti sawit, kopi, dan karet, apalagi saat hujan jalan tebing menjadi berlumpur.
"Karena menjadi masalah, petani bersepakat memperbaiki swadaya. Konsultasi dengan desa sudah dilakukan, tetapi desa juga mengalami persoalan pendanaan karena banyak anggaran desa terpangkas," ucap Susan.
Selama jalan rusak, kerugian dialami petani hasil panen tidak bisa terangkut terlebih saat musim hujan. Buah sawit menjadi busuk.
Keterangan Kades
Sementara itu, Kepala Desa Pagar Jati, Parizal, mengungkapkan bahwa inisiatif petani itu merupakan hal yang patut diapresiasi.
Ia mengatakan jalan tersebut merupakan jalan desa total panjangnya 3 kilometer.
Selama ini, ketika Dana Desa (DD) belum dipangkas pemerintah pusat, pihaknya menganggarkan perbaikan jalan secara bertahap.
"Total panjang jalan itu 3 kilometer, sudah 1,5 kilometer kami cicil perbaiki melalui dana desa. Lalu, tahun ini dana desa dipangkas hingga 58 persen, maka desa tidak ada lagi dana untuk membangunnya," ucap Parizal.
Ia menjelaskan pemangkasan dana desa berdampak bagi pembangunan desa.
Di desanya pemotongan dana desa mencapai 58 persen atau setara Rp 400 juta.
"Saat ini setelah dipangkas Rp 400 juta, dana desa yang kami terima hanya Rp 263 juta. Tahun ini kami hanya bisa bangun jalan Rp 60 juta di Dusun I. Jadi, kami berharap tahun depan mungkin saja ada penambahan dana desa," ungkap dia.
Ia menyarankan pemerintah pusat tidak serta-merta mencabut anggaran dana desa yang merugikan masyarakat.
"Kami bukan tidak mendukung program pemerintah pusat dengan mengurangi dana desa. Kami juga sudah memiliki hasil musyawarah desa bersama terkait penggunaan dana desa, seperti perbaikan jalan, jembatan, dan lainnya," ucapnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mengkaji kembali pengurangan dana desa yang sudah dilakukan.
"Kami masyarakat sangat bergantung pada dana desa untuk pembangunan fisik dan nonfisik di desa," demikian Parizal.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
