KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi.
Menurut dia, hasil tersebut menunjukkan pentingnya peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi penerapan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Berdasarkan hasil pilot project per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen teridentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan 54,8 persen lainnya berpotensi tidak layak.
Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2 persen berpotensi layak menerima bantuan dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.
"Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah bantuan sosial, supaya bantuan sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari data Dukcapil yang punya face recognition dan fingerprint, dan retina mata," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (3/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin.
Tito menjelaskan, dalam penerapan e-government, data Dukcapil diintegrasikan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionaluntuk mengetahui kepemilikan aset tanah calon penerima bantuan.
Data tersebut juga dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei dari rumah ke rumah (door to door).
Selain itu, data Dukcapil diintegrasikan dengan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), untuk memastikan kepemilikan kendaraan calon penerima bantuan.
"Jadi ada beberapa kementerian bergabung menjadi satu, tapi data yang dipakai awal adalah data perorangan yang ada di Dukcapil," kata Tito.
Menurut dia, integrasi data antarkementerian dan lembaga akan menghasilkan basis data yang lebih akurat sehingga bantuan sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
"Kalau seandainya jatuh ke tangan yang enggak berhak, sayang dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka yang enggak dapat, tapi mereka susah," ujar Tito.
Ia menambahkan, keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendorong pemerintah memperluas penerapan e-government ke berbagai daerah.
Tito mengaku telah meninjau langsung implementasi sistem tersebut untuk program Perlinsos di Kabupaten Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2026.
Berdasarkan hasil pemantauan, sistem tersebut mampu menghasilkan data yang akurat, real-time, dan transparan.
"Kalau jatuh ke tangan orang yang benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat, apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini," ucap Tito.
Oleh karena itu, pemerintah menargetkan penerapan e-government untuk program Perlinsos di 143 kabupaten/kota pada Agustus 2026.
Daerah yang dipilih merupakan wilayah yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki infrastruktur internet yang memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, serta dukungan dari kepala daerah.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
