PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran kembali melakukan rotasi pejabat dengan melantik beberapa pejabat baru yang mengisi posisi kepala dinas/badan.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beradaptasi merancang program pembangunan yang berdampak ke masyarakat di tengah anjloknya anggaran.
Agustiar menilai, para pejabat harus mampu beradaptasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi global yang masih bergejolak.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh menurunkan semangat dalam menjalankan program pembangunan.
"Dengan adanya efisiensi, saya bersyukur. Daerah lain boleh terganggu, tetapi saya rasa Kalteng tidak."
"Presiden ingin uang rakyat tepat sasaran, terukur, dan terencana," kata dia saat menyampaikan sambutan dalam pelantikan yang digelar di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (25/6/2026) malam.
Agustiar menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi yang ditekankan Presiden RI bukanlah pemangkasan atau pemotongan anggaran, melainkan penataan agar penggunaan anggaran menjadi lebih terukur.
Ia memaparkan, dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar Rp 5,4 triliun, setelah dikurangi berbagai komponen seperti gaji pegawai, dana bagi hasil (DBH) untuk kabupaten/kota, dan dana bantuan operasional sekolah (BOS), anggaran yang dapat dikelola pemerintah provinsi tersisa sekitar Rp 1 triliun lebih.
Optimistis Kalteng tetap bisa jalankan pembangunan
Meski demikian, Agustiar optimistis Pemerintah Provinsi Kalteng tetap mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan strategi penggunaan anggaran yang tepat.
"Kami optimistis bisa melaksanakan amanah dari uang yang sudah diberikan. Kita mesti memiliki strategi dalam penggunaannya, kepala OPD harus kreatif merancang program yang berdampak ke masyarakat di tengah anggaran terbatas," tutur Agustiar.
Agustiar lantas mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalteng untuk menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai pihak yang harus dilayani.
"Kita semua adalah abdi negara, bukan bapak menjadi bosnya. Tetapi rakyatlah bosnya," kata Agustiar.
Menurut dia, seluruh fasilitas dan anggaran yang digunakan pemerintah berasal dari keringat dan jerih payah masyarakat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
Ia mengatakan, jabatan merupakan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, ia tidak menginginkan adanya praktik-praktik transaksional dalam proses pemerintahan.
"Saya tidak mau mendengar ada transaksi. Tidak ada urusan-urusan begitu. Jabatan ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Agustiar mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menempatkan pejabat sesuai kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi melalui proses uji kesesuaian (job fit) yang telah dilaksanakan.
“Para pejabat yang baru dilantik harus mampu beradaptasi, memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi), menghilangkan ego sektoral, memperkuat koordinasi, serta membangun komunikasi yang produktif agar program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tandasnya.
Beberapa pejabat yang dilantik itu yakni:
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kalteng Syahfiri
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Suyuti Syamsul
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Anang Dirjo
- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Diperkimtan) Kalteng Eddy Karusman
- Kepala Dinas Sosial Kalteng Akhmad Husain
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng Adiah Candra Sari
- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng Sutoyo
