JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menilai kepastian kebijakan insentif motor listrik lebih penting dibandingkan besaran subsidinya.
Sebab hal itu akan membuat calon konsumen menunda pembelian, sehingga berdampak langsung terhadap penjualan dan kondisi industri.
Wakil Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Bidang Pengembangan dan Penelitian Prabowo Kartoleksono mengatakan, sejak awal selalu mendukung adanya insentif. Namun yang paling dibutuhkan pelaku usaha adalah kepastian kebijakan.
"Kami selalu mendorong. Kami selalu meminta kepada pemerintah untuk memberikan insentif ini," katanya yang ditemui di Jakarta, belum lama ini.
"Tapi intinya gini, insentif itu bagus kalau ada. Nah, jangan sampai kayak tahun 2025. Kami dari industri itu selalu berbicara gini, kalau mau dikasih, kasih. Kalau enggak, enggak," katanya.
"Jadi kami di industri bisa menyikapinya. Tapi ini kan enggak. Tahun 2025 kan nanti bulan ini. Begitu datang bulannya, orang-orang yang tadinya mau beli motor listrik bermikir, kalau saya beli sekarang, tiba-tiba nanti bulan depan keluar subsidinya yang Rp 7 juta, itu masih ingat ya, Rp 7 juta. Terus bagaimana? Rugi dong saya. Saya harus bayar ekstra Rp 7 juta dibanding teman-teman yang baru akan beli bulan depan," ujarnya.
"Ya sudah kalau gitu saya nunggu. Nunggu, nunggu, nunggu," katanya.
Ia berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian mengenai arah kebijakan insentif kendaraan listrik.
Dengan begitu, produsen, diler, hingga konsumen memiliki kepastian dalam mengambil keputusan dan industri dapat terus tumbuh.
"Ini serius. Sudah pada bangkrut. Sudah PHK semua," kata Prabowo.
Calon Pembeli
Menurut Prabowo, bagi calon pembeli, selisih harga beberapa juta rupiah merupakan nilai yang cukup besar sehingga mereka lebih memilih menunggu kepastian insentif daripada membeli lebih awal.
Padahal, kondisi tersebut berdampak langsung pada penjualan produsen dan jaringan distribusi.
Prabowo mengatakan, industri sebenarnya tidak mempermasalahkan apabila pemerintah memutuskan tidak memberikan insentif.
Dengan begitu, pelaku usaha bisa segera menyusun strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi pasar.
"Tapi kalau enggak dikasih ya enggak apa-apa. Kami sebagai industri langsung bisa bersikap. Oh, berarti enggak akan ada insentif. Kami akan berusaha bagaimana cara menjual, bagaimana cara memproduksi supaya biayanya bisa turun, dan lain-lain sebagainya," ujarnya.
