JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan keinginannya, agar pengembangan dan operasionalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih berbasis pada data risiko gizi.
Langkah ini untuk memastikan intervensi gizi pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.
“Dalam rapat ini kami mendapatkan pemaparan dari Kementerian Kesehatan mengenai daerah-daerah yang memang memerlukan sentuhan gizi segera, termasuk wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi. Data tersebut akan menjadi acuan kami dalam menentukan prioritas operasional Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono di Jakarta, Rabu (29/7).
Menurut Pria yang akrab disapa Mas Dar itu, BGN akan terlebih dahulu memetakan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah prioritas.
Apabila infrastruktur SPPG telah tersedia, operasional akan segera dioptimalkan. Sementara itu, pada wilayah yang belum memiliki layanan, BGN akan mempersiapkan pengembangannya secara bertahap sesuai kebutuhan.
“Kalau di wilayah tersebut sudah ada dapur yang siap beroperasi, tentu akan segera kami optimalkan. Namun apabila belum tersedia, maka akan menjadi prioritas pengembangan berikutnya. Prinsip kami adalah memastikan masyarakat yang paling membutuhkan mendapatkan intervensi gizi lebih dahulu,” kata Mas Dar.
Ia menambahkan bahwa penajaman sasaran tersebut dilakukan seiring dengan pembenahan tata kelola Program MBG yang saat ini terus berlangsung.
BGN memastikan bahwa penyempurnaan sistem operasional berjalan beriringan dengan perluasan layanan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko gizi lebih tinggi.
“Yang sudah berjalan akan terus kami benahi agar semakin baik, sementara pengembangan berikutnya akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan intervensi gizi secara lebih mendesak,” ujar Mas Dar.
Melalui pendekatan berbasis data, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mampu memperluas jangkauan layanan.
JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan keinginannya, agar pengembangan dan operasionalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih berbasis pada data risiko gizi.
Langkah ini untuk memastikan intervensi gizi pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.
“Dalam rapat ini kami mendapatkan pemaparan dari Kementerian Kesehatan mengenai daerah-daerah yang memang memerlukan sentuhan gizi segera, termasuk wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi. Data tersebut akan menjadi acuan kami dalam menentukan prioritas operasional Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono di Jakarta, Rabu (29/7).
Menurut Pria yang akrab disapa Mas Dar itu, BGN akan terlebih dahulu memetakan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah prioritas.
Apabila infrastruktur SPPG telah tersedia, operasional akan segera dioptimalkan. Sementara itu, pada wilayah yang belum memiliki layanan, BGN akan mempersiapkan pengembangannya secara bertahap sesuai kebutuhan.
“Kalau di wilayah tersebut sudah ada dapur yang siap beroperasi, tentu akan segera kami optimalkan. Namun apabila belum tersedia, maka akan menjadi prioritas pengembangan berikutnya. Prinsip kami adalah memastikan masyarakat yang paling membutuhkan mendapatkan intervensi gizi lebih dahulu,” kata Mas Dar.
Ia menambahkan bahwa penajaman sasaran tersebut dilakukan seiring dengan pembenahan tata kelola Program MBG yang saat ini terus berlangsung.
BGN memastikan bahwa penyempurnaan sistem operasional berjalan beriringan dengan perluasan layanan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko gizi lebih tinggi.
“Yang sudah berjalan akan terus kami benahi agar semakin baik, sementara pengembangan berikutnya akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan intervensi gizi secara lebih mendesak,” ujar Mas Dar.
Melalui pendekatan berbasis data, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mampu memperluas jangkauan layanan.
