JK Ungkap Kunci Ketahanan Ekonomi di Tengah Tantangan Global

JK Ungkap Kunci Ketahanan Ekonomi di Tengah Tantangan Global

Makassar, Beritasatu.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menegaskan ketahanan ekonomi nasional hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 

Menurutnya, ketiga unsur tersebut merupakan pilar utama yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadapi berbagai tantangan global.

"Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat," ujar JK saat membuka rapat kerja dan konsolidasi nasional (rakerkonas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (3/8/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah berperan membangun infrastruktur, menciptakan regulasi yang kondusif, serta menyediakan pelayanan publik yang efektif. Sementara itu, pengusaha menjadi motor penggerak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pembangunan industri, dan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak.

"Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak," katanya.

JK juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara peran pemerintah dan mekanisme pasar. Menurutnya, dinamika ekonomi global menunjukkan adanya pergeseran dari dominasi pasar bebas menuju peran negara yang kembali menguat dalam mengatur perekonomian.

Ia mencontohkan berbagai negara yang menerapkan kombinasi sistem ekonomi dan pemerintahan yang berbeda. Menurutnya, keberhasilan suatu negara tidak ditentukan oleh model yang dianut, melainkan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan aktivitas dunia usaha.

"Yang penting adalah keseimbangan antara pemerintah dan dunia usaha," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, JK menilai perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tekanan dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi global, konflik geopolitik di Timur Tengah dan Ukraina telah memicu kenaikan harga energi, meningkatnya biaya produksi, serta memperketat persaingan perdagangan internasional, termasuk dengan Tiongkok.

"Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari. Harga minyak naik, ongkos naik, ekspor bisa turun," ungkapnya.

Di dalam negeri, JK menilai pemerintah juga perlu mencermati peningkatan utang dan defisit anggaran agar tetap berada pada tingkat yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, perubahan iklim, khususnya fenomena El Nino, dinilai menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian karena berpotensi menurunkan produksi pangan yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.

"Perubahan iklim akan menyebabkan hasil pertanian menurun. Akibatnya konsumsi masyarakat juga akan berubah," ujarnya.

JK mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang memiliki potensi ekspor. Menurutnya, karakteristik ekonomi setiap daerah berbeda sehingga kebijakan yang diterapkan juga harus disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.

Ia mencontohkan sejumlah daerah di luar Pulau Jawa yang memiliki komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan hasil perikanan masih memiliki peluang besar untuk tumbuh karena memperoleh keuntungan dari penerimaan devisa.

"Berikan insentif dan kemudahan kepada komunitas yang melakukan ekspor, sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan lebih besar," katanya.

Pada sisi lain, JK mengingatkan pemerintah agar menjaga efektivitas belanja negara. Menurutnya, pengurangan anggaran secara berlebihan dapat memperlambat aktivitas ekonomi karena berdampak pada pembayaran pegawai, proyek pembangunan, hingga berkurangnya pekerjaan bagi sektor konstruksi.

Dalam forum tersebut, JK juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Menurutnya, Apindo memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak demi mempertahankan produktivitas ekonomi.

Ia menilai kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar daya beli pekerja tetap terjaga.

"Kalau inflasi tidak dimasukkan dalam perhitungan gaji buruh, maka pendapatan riil buruh akan turun. Kalau pendapatan riil turun, produktivitas juga akan menurun," jelasnya.

JK mengingatkan perekonomian selalu bergerak dalam siklus. Karena itu, menurutnya, yang paling dibutuhkan adalah daya tahan, kemampuan beradaptasi, dan semangat untuk terus berusaha. "Tidak ada ekonomi yang turun terus menerus atau naik terus menerus. Selalu ada siklus. Karena itu yang dibutuhkan adalah daya tahan," pungkasnya.

Ekonomi Indonesia

Apindo