Jangan Sandera Dapur Rakyat demi Kekuasaan

TULISAN ini tidak menyimpulkan bahwa kebutuhan dasar rakyat sedang dipermainkan sebagai alat tekanan politik kekuasaan di Indonesia. Menarik kesimpulan seperti itu tanpa bukti yang memadai justru bertentangan dengan sikap ilmiah.

Yang disampaikan di sini adalah peringatan dini. Sejarah politik di banyak tempat menunjukkan bahwa ketika kompetisi kekuasaan semakin keras, godaan untuk menjadikan berbagai instrumen sebagai alat tekanan politik juga semakin besar.

Karena itu, kewaspadaan perlu dibangun sebelum gejala tersebut benar-benar muncul, bukan setelah kerusakannya terjadi.

Peringatan semacam ini merupakan bagian dari etika demokrasi agar ada batas moral yang tidak dilanggar dalam persaingan politik.

Jangan pernah menjadikan kebutuhan dasar rakyat—listrik, BBM, pangan, atau kebutuhan dasar lainnya—sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan politik. Istilah ilmiahnya adalah politik weaponisasi.

Yang dikorbankan oleh praktik politik weaponisasi bukan lagi lawan politik, melainkan warga negara yang seharusnya dilindungi. Bukan mereka yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan.

Ketika elite “mengutak-atik” pasokan batu bara—umpamanya—di ruang ber-AC, dipastikan gelombang kejutnya menghantam dapur-dapur rakyat.

Silakan berdebat dengan gagasan. Bertanding dengan program. Bersaing dengan rekam jejak dan argumentasi untuk rebutan kekuasaan.

Kita tahu persis bahwa politik memang arena persaingan. Di dalamnya terdapat perebutan, pengaruh, dan dukungan. Demokrasi membuka pintu luas untuk kompetisi selebar-lebar.

Namun, ada satu batas yang tidak boleh dilampaui oleh siapa pun yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan, yaitu mempermainkan kebutuhan dasar rakyat sebagai instrumen tekanan politik.

Ketika kebutuhan dasar rakyat dijadikan alat tawar-menawar, politik telah bergeser dari seni mengelola kepentingan publik menjadi seni menyandera kehidupan rakyat.

Pasokan energi, distribusi bahan pokok, layanan publik, hingga berbagai fasilitas dasar akan berubah menjadi objek tarik-menarik kepentingan.

Indonesia tentu belum berada pada kondisi tersebut, tetapi potensi menuju arah itu tidak boleh dianggap tidak ada. Sejumlah kejadian yang muncul di ruang publik terkait gangguan pasokan kebutuhan dasar patut dibaca dengan kewaspadaan, bukan dengan tuduhan.

Dalam situasi hilang moral, persaingan politik yang tajam sering kali tidak lagi berhenti pada perang narasi atau adu argumentasi. Persaingan dapat bergeser ke ranah yang jauh lebih sensitif, yaitu pemanfaatan kebutuhan dasar masyarakat sebagai “senjata”.

Ketika kompetisi politik semakin keras dan ruang kompromi semakin sempit, para aktor politik cenderung mencari instrumen yang paling efektif untuk meningkatkan posisi tawarnya. Instrumen yang paling seksi justru kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari.