Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggandeng sejumlah pihak untuk membahas persoalan kelistrikan yang terjadi beberapa waktu terakhir mulai dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Intelijen Negara (BIN), DPR, hingga Kementerian Sekretariat Negara.
Salah satu hal yang dibahas adalah pasokan batu bara untuk kelistrikan. Menurut Bahlil, persoalan serupa juga sempat muncul pada 2022.
"Kemarin saya rapat sama Jaksa Agung, Kepala BIN, pimpinan DPR, saya, Mensesneg, Seskab. Kita membedah ini, apa ini masalah sebenarnya PLN? Karena, PLN ini tahun 2022 juga begini. Bahkan 2022 itu sempat kita melarang ekspor batu bara," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).
Ia menerangkan kebutuhan batu bara pembangkit PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Sementara itu, volume batu bara yang sudah dikontrak PLN sebelumnya mencapai 134 juta metrik ton dan kini meningkat menjadi sekitar 141 juta metrik ton.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena secara hitungan kebutuhan pasokan seharusnya masih mencukupi hingga akhir tahun.
"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari (kebutuhan batu bara) 154 juta (ton) kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam. Jujur-jujur aja nih berarti kan ada sesuatu," duganya.
Setelah dilakukan pemeriksaan, pemerintah menemukan persoalan bukan pada volume batu bara secara keseluruhan, melainkan pada ketersediaan batu bara kalori menengah di atas 5.000 yang dibutuhkan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.
Bahlil menegaskan pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Namun pelaksanaan teknis pengadaan berada di tangan perusahaan pemasok.
Karena itu, ia mengaku sampai menyampaikan langsung kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo bahwa dirinya akan menjadi 'project manager' PLN apabila persoalan serupa terus berulang.
"Saya sudah ngomong sama Pak Dirut PLN, 'saya jadi project manager kau kalau begini'," imbuhnya.
Ia memastikan kondisi sistem kelistrikan saat ini sudah kembali normal setelah pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengamankan pasokan energi primer, termasuk menahan sebagian batu bara yang semula akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga berupaya memastikan persoalan pasokan energi primer yang berdampak pada kelistrikan tidak kembali terjadi di masa mendatang.
"Ke depan kita membentuk tim pengadaan Energi Primer, melibatkan BPKP, Inspektor Jenderal PLN Batu, pengadaannya harus transparan. Saya minta para penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ujarnya.
