LONDON, KOMPAS.com - Pemerintah Inggris mengumumkan reformasi pendidikan baru yang memungkinkan siswa sekolah menengah mempelajari mata pelajaran teknik dan kecerdasan buatan (AI) mulai usia 14 tahun.
Kebijakan ini dirancang untuk berjalan berdampingan dengan kurikulum akademik inti guna memberikan jalur karier yang lebih jelas menuju dunia kerja.
Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham menjelaskan, program kejuruan yang bakal tersedia mulai kelas 10 ini akan terhubung langsung dengan sektor industri lokal.
Langkah ini diambil di tengah munculnya data nasional yang mencatat lebih dari satu juta anak muda di Inggris tidak menempuh pendidikan, bekerja, maupun mengikuti pelatihan (NEET), angka tertinggi dalam kurun waktu lebih dari 12 tahun.
"Kita sudah terlalu lama memiliki sistem yang dibangun di sekitar rute universitas. Itu mengirimkan pesan kepada sebagian anak muda bahwa mereka adalah warga negara kelas dua dan itu tidak benar," kata Burnham, dikutip dari BBC, Selasa (28/7/2026).
"Mereka membutuhkan sistem pendidikan yang juga bermanfaat bagi mereka, yang menawarkan jalan bagi semua anak muda, yang seimbang antara akademis dan teknis," sambungnya.
Skema kurikulum baru
Meskipun Burnham menegaskan komitmennya untuk menekan laju pertumbuhan angka pemuda NEET, ia menolak menetapkan tenggat waktu pasti terkait capaian target tersebut.
Pemerintah memperkirakan jalur pendidikan teknik baru ini akan mulai diuji coba dan beroperasi di beberapa daerah pada 2028.
Di bawah usulan baru ini, para siswa akan tetap mempelajari mata pelajaran wajib, seperti matematika, bahasa Inggris, dan sains.
Perbedaannya, mereka memiliki fleksibilitas untuk menggabungkan pelajaran inti tersebut dengan pendidikan teknik yang mencakup kesempatan magang serta jejaring dengan pengusaha lokal.
Di sisi lain, kebijakan ini menuai kritik dari kubu oposisi.
Sekretaris Bayangan Bidang Pekerjaan dan Pensiun, Helen Whately menilai, pengumuman tersebut bukan sebuah terobosan besar untuk mengatasi akar masalah ketenagakerjaan.
"Yang terjadi di sana adalah kekurangan lapangan kerja yang drastis karena kebijakan Partai Buruh selama beberapa tahun terakhir telah menghancurkan peluang kerja bagi kaum muda. Pengumuman ini tidak akan menyelesaikan masalah itu," tutur Helen Whately.
Kendala anggaran sekolah
Langkah pemerintah ini mendapat tanggapan beragam dari kalangan pelaku usaha dan asosiasi pendidikan.
