JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk tidak melompat ke inovasi lain.
Sebab, ide Dedi Mulyadi untuk menggelar sayembara tangkap pelaku begal menuai kritik, dan bahkan memicu kekhawatiran warganya sendiri yang takut menjadi korban salah tangkap.
"Ya itulah ya. Makanya kan nomor satu itu tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di pemda seperti Pol PP, Kesbang, dan lain-lain begitu. Jadi, kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum," ujar Bima, saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
"Dan menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan. Jadi, jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain," sambung dia.
Bima Arya menegaskan, semua kepala daerah harus memastikan bahwa semua kebijakannya berjalan dalam koridor hukum.
Selain itu, kata dia, kepala daerah juga harus memastikan bahwa sistem bekerja, dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat.
"Itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya. Ya, jadi mungkin ada kreasi-kreasi inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH karena itu yang sangat terpenting. Ya, koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran pemda itu sangat penting," imbuh Bima.
Pro kontra sayembara penangkapan begal yang dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak membuka sayembara penangkapan begal.
Ia mengingatkan, iming-iming hadiah seperti yang disayembarakan Dedi Mulyadi tersebut dapat mendorong sebagian orang bertindak di luar koridor hukum.
"Misalnya ada hadiah Rp 5 juta atau Rp 10 juta, orang bisa saja kemudian membawa senjata dan berjaga-jaga untuk menangkap begal. Yang dikhawatirkan, orang yang sebenarnya bukan begal justru dipukuli karena dikira begal," ujar Yusril, dikutip dari Kompas.com, Jumat lalu.
Sementara itu, beberapa warga Bandung merespons sayembara tersebut.
Firman (35), salah seorang warga Kopo, Bandung menilai, sayembara tersebut tidak efektif.
Firman khawatir, masyarakat dengan mudah menuding warga lain begal dan akhirnya main hakim sendiri.
"Menurut saya tidak efektif karena jadi banyak orang yang menuduh orang jadi begal, kayak di Tasik, korban kecelakaan malah disebut korban begal, terus juga di Baleendah juga kan gitu," ujarnya, Senin (27/7/2026).
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
