KOMPAS.com - Argentina bersiap menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengizinkan perusahaan dijalankan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan tanpa kehadiran manusia sebagai direktur atau pengelola.
Presiden Argentina Javier Milei mengajukan rancangan undang-undang yang memperkenalkan kategori badan hukum baru bernama "korporasi non-manusia" sebuah entitas yang bisa dimiliki dan dioperasikan oleh sistem AI secara mandiri.
Termasuk memiliki aset, menandatangani kontrak, dan membayar pajak. Langkah ini menuai perdebatan luas di kalangan pakar hukum dan teknologi dunia. Berikut ini ulasannya.
Apa yang diusulkan Presiden Argentina?
Undang-undang yang diajukan pemerintah Argentina bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu tidak ada regulasi terhadap AI ("bebas berkembang tanpa campur tangan regulasi yang prematur dan tidak dipahami," tulis Milei di Financial Times), kategori badan hukum baru untuk perusahaan yang dijalankan AI, serta tarif pajak korporasi rendah untuk menarik investasi teknologi ke Buenos Aires.
Adapun yang paling menarik perhatian adalah konsep "korporasi non-manusia" itu sendiri. Di bawah hukum yang berlaku di mana pun di dunia saat ini, sebuah perusahaan membutuhkan manusia.
Seperti direktur, pemegang saham, seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Milei ingin menghapus syarat tersebut.
Dalam teorinya, agen AI bisa mendirikan perusahaan, menandatangani kontrak, merekrut karyawan, bahkan menggugat pihak lain di pengadilan.
Semuanya tanpa satu pun manusia yang mengambil keputusan. Milei menyebut ini sebagai langkah alami setelah penemuan konsep perseroan terbatas (PT) oleh perusahaan dagang Belanda VOC pada 1602.
"Sebagaimana revolusi industri membebaskan kita dari keterbatasan otot manusia, AI akan membebaskan kita dari keterbatasan otak manusia, mendorong produktivitas melampaui bayangan kita," tulis Milei.
Perlu dicatat, RUU yang kini bergulir di Kongres Argentina, dikenal sebagai "Super RIGI", sebuah paket insentif investasi yang menyasar proyek senilai lebih dari 1 miliar dollar AS di sektor seperti pusat data AI.
Sebenarnya tidak secara eksplisit menyebut frasa "korporasi non-manusia". Konsep itu lebih banyak muncul dalam kolom opini Milei di FT ketimbang dalam teks RUU itu sendiri.
Yuval Noah Harari angkat bicara
Last week, Argentina’s President Milei announced a new legal category for non-human corporations – companies run by #AI agents or robots. Like traditional corporations, they would be granted legal personhood. This could generate enormous new wealth, but very worryingly, it would… pic.twitter.com/3X2IwWXlV8
— Yuval Noah Harari (@harari_yuval) June 8, 2026
Empat hari setelah kolom Milei terbit, sejarawan dan penulis buku Sapiens, Yuval Noah Harari, menerbitkan bantahan langsung di surat kabar yang sama.
Harari mengangkat pertanyaan mendasar. Siapa yang dihukum ketika perusahaan yang dijalankan AI melakukan kesalahan? Siapa yang bertanggung jawab?
Pada eksekutif manusia, jawabannya mudah, mereka takut penjara, dan rasa takut itulah yang selama ini menjaga perilaku korporasi dalam batas-batas yang bisa diterima. Namun untuk CEO berupa AI, "tidak jelas sanksi apa yang bisa membuatnya terkendali," tulis Harari.
Harari juga mengutip sebuah studi dari lembaga riset Palisade Research pada 2025, di mana model AI canggih dari OpenAI dan DeepSeek, ketika bermain catur melawan mesin yang kemungkinan besar akan mengalahkan mereka, kerap memilih untuk curang dengan meretas lingkungan permainan demi mengubah hasilnya.
