JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Permintaan itu disampaikan mengingat kemampuan fiskal APBD DKI Jakarta pada 2027 diperkirakan sangat terbatas.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, keterbatasan anggaran harus disikapi dengan penyusunan skala prioritas pembangunan.
Menurut dia, kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan.
Sebaliknya, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan.
"Memang dengan keterbatasan fiskal yang ada, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air harus benar-benar memprioritaskan program yang paling berdampak bagi masyarakat," ujar Yuke dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7/2026).
Trotoar, JPO, dan Penanganan Banjir Diminta Jadi Prioritas
Yuke menilai terdapat tiga program yang perlu diprioritaskan, yakni penataan trotoar, pembangunan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO), serta penanganan banjir.
Menurut dia, ketiga program tersebut selama ini menjadi kebutuhan masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran.
Selain itu, penyusunan anggaran juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui masa reses anggota DPRD.
Pasalnya, sebagian besar usulan warga berkaitan dengan kondisi jalan lingkungan, saluran air, dan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga maupun Dinas SDA.
DPRD Minta Pemprov Terbuka soal Kendala Anggaran
Yuke juga meminta pemerintah daerah menyampaikan secara terbuka apabila terdapat usulan masyarakat yang belum dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran.
Menurut dia, keterbukaan tersebut akan memudahkan DPRD membahas kemungkinan penyesuaian anggaran dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
"Komisi D meminta perangkat daerah untuk menyampaikan secara terbuka apabila terdapat kendala anggaran yang menyebabkan usulan masyarakat belum dapat diakomodasi. Dengan begitu, DPRD dapat membahas kemungkinan penyesuaian anggaran dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar)," jelas Yuke.
Infrastruktur Wilayah Pinggiran Diminta Tak Diabaikan
Selain menyoroti skala prioritas, Yuke mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada proyek-proyek besar di kawasan pusat Jakarta.
Menurut dia, jalan lingkungan, saluran air, penerangan, serta infrastruktur dasar di kawasan permukiman dan wilayah pinggiran juga harus menjadi perhatian pemerintah karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kami mengingatkan jangan sampai yang diprioritaskan hanya jalan-jalan besar atau kawasan pusat kota. Wilayah pinggiran juga harus menjadi perhatian karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," kata Yuke.
Saat ini, Komisi D DPRD DKI masih menelaah usulan program hingga tingkat kegiatan dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Pembahasan lebih rinci akan dilakukan saat penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum masuk ke Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
"Yang kita bahas saat ini masih pada tahap KUA-PPAS. Nanti saat pembahasan RAPBD akan kita dalami lagi sampai ke rincian program dan penganggarannya sebelum dibahas di Banggar," ucap Yuke.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
