DI TENGAH gegap gempita Peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026) malam, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar yang kemudian menjadi buah bibir publik.
Ia menyebut tiga tokoh yang berada di lingkaran dekat kekuasaan hari ini Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai “tiga kancil”.
Jika ketiganya berkumpul dalam satu meja, kata Prabowo sambil disambut tawa hadirin, keadaan bisa jadi “repot”.
Guyonan itu terasa akrab di telinga publik Indonesia. Dalam khazanah dongeng Nusantara yang akrab diajarkan sejak bangku sekolah dasar, kancil adalah tokoh kecil yang nyaris selalu menang, bukan karena kekuatan fisik.
Melainkan karena kecerdikan membaca situasi mengelabui buaya untuk menyeberangi sungai, atau lolos dari kejaran harimau dengan akal semata.
Kancil adalah lambang kecerdasan situasional, kemampuan bertahan dan unggul di tengah kekuatan jauh lebih besar.
Ketika seorang Presiden memilih metafora itu untuk menggambarkan tiga politisi berpengaruh, ia sesungguhnya sedang mengapresiasi satu kapital politik yang memang berlaku dalam praktik: kelincahan membaca arah angin, bernegosiasi lintas kepentingan, dan menavigasi koalisi yang rumit tanpa terjatuh dari panggung kekuasaan.
Kecerdikan semacam ini bukan barang baru dalam sejarah politik mana pun.
Yang lebih substantif untuk direnungkan justru muncul setelah tawa di JCC mereda: apa yang terjadi pada kualitas demokrasi ketika kecerdikan elite justru semakin terkonsentrasi dalam satu lingkaran yang sama?
Politik Akomodasi: Stabilitas Menguntungkan, atau Kompetisi yang Menyusut?
Berkumpulnya elite lintas partai dalam satu poros kekuasaan bukan sekadar anekdot dari satu panggung perayaan.
Sejak Pemilu 2024, koalisi pendukung pemerintahan Prabowo telah merangkul mayoritas mutlak kekuatan politik di parlemen sebuah pola yang oleh sejumlah pengamat disebut “koalisi gemuk”, melanjutkan kecenderungan yang juga tampak pada dua periode pemerintahan sebelumnya.
PDI Perjuangan, satu-satunya partai besar yang berpeluang menjadi penyeimbang, pada awal 2025 memilih sikap tidak beroposisi tanpa pula bergabung ke dalam kabinet sebuah posisi ambigu yang secara praktis meniadakan blok kritis yang terstruktur di DPR.
Dalam konteks itulah candaan “tiga kancil” terasa menjadi representasi simbolik dari sesuatu yang jauh lebih besar: politik akomodasi telah lama menjadi arus utama tata kelola kekuasaan Indonesia pasca-Reformasi.
Politik akomodasi memang memiliki argumen layak dipertimbangkan secara jernih.
Koalisi besar mempermudah Presiden menjalankan agenda legislasi tanpa tawar-menawar berkepanjangan, meredam potensi kebuntuan pemerintahan yang kerap menghantui sistem presidensial multipartai, dan menahan laju polarisasi yang bisa mengoyak kohesi sosial.
