SEMARANG, KOMPAS.com – Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Imam Teguh berencana memanggil Dinas Komunikasi dan Informatika (Komdigi) serta Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah menyusul dugaan peretasan yang mengakibatkan 1,2 juta data warga bocor.
Pemanggilan direncanakan pekan depan untuk meminta penjelasan sekaligus mengevaluasi sistem keamanan siber Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar kejadian serupa tidak terulang.
"Saya turut prihatin kenapa data yang sudah disimpan oleh Dinas Sosial kok sampai bisa ditembus oleh hacker. Ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," kata Imam saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (17/7/2026).
Ia mengatakan, dalam pemanggilan Komdigi Jateng itu Komisi A akan mengupayakan rapat gabungan dengan Komisi E DPRD Jateng yang membidangi Dinsos Jateng.
"Nanti pasti saya panggil Komdigi. Kalau memungkinkan, bisa rapat gabungan dengan Komisi E supaya penjelasannya komprehensif," ujarnya.
Peringatan bagi Pemprov Jateng
Menurut Imam, kasus kebocoran data dalam jumlah besar menjadi peringatan bagi Pemprov Jateng untuk mengevaluasi seluruh sistem keamanan digital.
"Pemerintah harus mengevaluasi lagi software-software yang digunakan untuk penyimpanan database. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi," katanya.
Di samping itu, ia mendorong Komdigi berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat sistem keamanan informasi milik pemerintah daerah.
"Harus ada langkah konkret, koordinasi dengan OPD terkait dan juga konsultasi dengan BSSN supaya teknologi yang kita miliki tidak mudah ditembus hacker lagi," ujar dia.
Mengingat pelaku peretasan merupakan seorang taknisi ponsel asal Bekasi, ia mempertanyakan kecukupan anggaran untuk perlindungan sistem informasi dan keamanan siber yang berdampak pada risiko kerentanan.
"Kita juga harus melihat apakah anggaran untuk perawatan dan menjaga keamanan database itu memang sudah memadai atau belum. Itu harus dihitung kembali," katanya.
Imam mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyimpan data jutaan penduduk sehingga perlindungan terhadap data pribadi harus menjadi prioritas.
Pemerintah harus terus tingkatkan kemampuan sistem keamanan
Dia menilai perkembangan teknologi digital menuntut pemerintah terus meningkatkan kemampuan sistem keamanannya agar tidak tertinggal dari pelaku kejahatan siber.
"Pemerintah jangan sampai kalah pintar dengan yang menggunakan teknologi. Langkah antisipasi harus terus diperkuat supaya sistem yang kita miliki tidak mudah ditembus," kata Imam.
Sebelumnya, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Jawa Tengah Elliya Ch membenarkan adanya 1,2 juta data warga penerima bansos yang dicuri oleh hacker.
