DENPASAR, KOMPAS.com - TNI AD mempercepat pembentukan Kodam baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rencana tersebut dipaparkan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Makodam Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026).
RDP berlangsung dalam rangka kunjungan kerja Tim Reses Komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto bersama 33 anggota.
Alasan Pembentukan Kodam Baru di NTT
Piek Budyakto mengatakan, pembentukan Kodam baru di NTT merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan di kawasan perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
NTT memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan RDTL sehingga membutuhkan sistem pertahanan yang lebih kuat, adaptif, dan responsif terhadap berbagai potensi ancaman.
Pembentukan kodam baru juga diharapkan mampu memperkuat pengamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.
Piek Budyakto menjelaskan, situasi keamanan di kawasan perbatasan saat ini relatif kondusif.
Meski demikian, aparat tetap harus mewaspadai berbagai ancaman, mulai dari penyelundupan, kejahatan lintas negara, pelintas batas ilegal, hingga ancaman nirmiliter.
Keberadaan Kodam baru akan memperpendek rentang kendali komando, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat respons operasional, sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Selain itu, Kodam IX/Udayana juga meminta dukungan Komisi I DPR RI dari sisi kebijakan, organisasi, personel, infrastruktur, alutsista, hingga anggaran agar pembentukan Kodam baru dapat segera direalisasikan.
Komisi I Bahas Peta Jalan
Piek Budyakto turut memaparkan perkembangan pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai, mulai dari kesiapan lahan, pembangunan markas, penyediaan personel, perlengkapan, hingga pembangunan rumah dinas.
Ia menjelaskan, nama "Sobe Sonbai" dipilih sebagai nama Kodam untuk menghormati Raja Timor yang memiliki peran dalam sejarah perjuangan masyarakat NTT.
Piek Budyakto juga mengungkap berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan TNI AD di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Program tersebut meliputi rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, perbaikan sekolah dan rumah ibadah, pembangunan jalan serta jembatan, bazar murah, pembagian sembako, hingga layanan pengobatan gratis.
Di sisi lain, Piek Budyakto menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi kawasan perbatasan RI-RDTL, seperti sengketa batas negara pada wilayah unresolved dan unsurveyed segment, potensi pelanggaran wilayah, penyelundupan lintas batas, hingga konflik sosial.
Ia berharap Komisi I DPR RI dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan lahan di Kupang dan Nagekeo, sekaligus mendukung penyelesaian sengketa batas negara melalui mekanisme bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.
Komisi I DPR RI kemudian mengapresiasi rencana pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai.
Menurut Komisi I, pembentukan Kodam baru menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat pengendalian operasi, serta memperkuat pengamanan wilayah perbatasan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
