JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Barat memastikan seluruh data sensitif terkait nominal gaji, pendapatan, hingga kepemilikan aset berharga milik warga yang dikumpulkan selama Sensus Ekonomi 2026 dijamin aman.
Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menyebut BPS menerapkan mekanisme pengumpulan data melalui aplikasi digital dan langsung dikirim ke server pusat.
"Jadi petugas juga enggak bisa menyimpan, karena datanya langsung masuk di server BPS. Nanti setelah selesai pendataan pun ada berita acara penghapusan aplikasi yang ada di HP petugas gitu," kata Noval saat ditemui Kompas.com di Kantor BPS Jakarta Barat, Jumat (26/6/2026).
Dengan sistem pendataan langsung di aplikasi, petugas pun tidak menyimpan berkas atau informasi apa pun di ponselnya.
Karenanya, Noval menegaskan agar masyarakat tak perlu khawatir akan adanya kebocoran data di kemudian hari.
Selain itu, aplikasi bernama "Fasih" yang digunakan untuk pendataan juga disebut turut diamankan bersama Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) untuk memperketat keamanan.
"Jadi server-nya ini dikelola oleh BPS dan BSSN sebagai bagian dari pengamanan ekstra agar data masyarakat aman di dalam server," ucapnya.
Ia juga menepis isu yang menyebut bahwa data ekonomi yang didapat akan digunakan sebagai acuan kenaikan pajak yang dikenakan ke masyarakat.
Menurut dia, data Sensus Ekonomi sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan data perpajakan.
"Kami tegaskan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Karena pegawai BPS ini bukan pegawai Ditjen Pajak ya, kita enggak ada sangkut pautnya sekali dengan Ditjen Pajak gitu," ujarnya.
Menurut dia, petugas sensus semata-mata murni ingin mengetahui potensi ekonomi dan usaha masyarakat bisa berkembang.
Termasuk, dampaknya dalam peningkatan kesejahteraan maupun lapangan pekerjaan yang terbuka dari usaha tersebut.
Alasan Tanyakan Penghasilan
Adapun, Noval menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan pendataan lengkap yang tidak hanya mendata usaha dalam skala besar, tetapi juga usaha mikro dan kondisi ekonomi rumah tangga.
"Artinya selain mendata kondisi usaha perusahaan atau usaha-usaha yang ada di masyarakat, juga mendata ekonomi keluarga. Jadi semua keluarga pun nanti semua KK, semua rumah tangga itu juga akan didata, karena akan ditanyakan tentang kondisi ekonomi keluarga gitu," ujar Noval.
Noval menyebut, pertanyaan mengenai pemasukan dan pengeluaran sangat krusial untuk menilai kondisi perekonomian secara nyata.
Nikmati Fitur Lengkap KARIN dengan KOMPAS.com PLUS
Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.
