SPPG Dilarang Pakai Bahan Subsidi, Legislator Minta Kepala BGN Keluarkan Surat Edaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, segera mengeluarkan surat edaran terkait larangan penggunaan bahan bersubsidi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Dia (Kepala BGN) harus mengeluarkan surat edaran ke semua SPPG yang ada, berikut sanksi yang akan dikenakan di surat edaran itu," kata Irma, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut dia, kalau hanya disampaikan lewat media, dikhawatirkan larangan tersebut tidak sampai ke daerah-daerah.

"Nah, ini juga saya melakukan kritisi nih kepada beliau. Harus bikin surat edaran ke seluruh SPPG yang ada, gitu ya, agar jangan menggunakan bahan bahan yang memang itu diperuntukkan bagi masyarakat yang penerima subsidi," ujar dia.

Selain itu, politikus Partai Nasdem itu juga mendesak Kepala BGN untuk mengevaluasi korcam, korwil, dan Kepala SPPG yang dinilai tidak bekerja secara maksimal.

"Banyak SPPG-SPPG yang tidak memberikan menu sesuai yang ditetapkan, sesuai harga, kenapa masih bisa terjadi? Itu kan tanggung jawab Korcam, Korwil. Tanggung jawab Kepala SPPG juga. Kok masih bisa berjalan? Artinya mereka enggak kerja, itu saja poin saya. Maka saya minta mereka untuk dievaluasi, gitu," ujar dia.

Larang SPPG pakai bahan bersubsidi

Kepala BGN Sudaryono melarang dapur MBG atau SPPG menggunakan barang subsidi.

Ada tiga barang subsidi yang disebut oleh Sudaryono, yakni elpiji 3 kilogram atau gas melon, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan minyak goreng MinyaKita.

"Tidak boleh memasak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras SPHP," ucap Sudaryono, dalam konferensi pers, Senin (27/7/2026).

Sudaryono menegaskan bakal menindak tegas dapur yang tetap menggunakan barang subsidi.

"Kalau memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya," ucap dia.