JAKARTA, KOMPAS.com - Penelusuran yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap temuan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 414 dapur MBG diketahui telah menerima pencairan anggaran negara meski belum beroperasi atau memiliki rekening virtual ganda.
Dari hasil penyisiran tersebut, pemerintah mengembalikan dana negara sebesar Rp 311,2 miliar ke kas negara.
Temuan itu sekaligus menjadi bagian dari reformasi tata kelola yang tengah dilakukan BGN untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, temuan tersebut diperoleh BGN pada masa kepemimpinan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang.
"Sehingga ratusan miliar berhasil dikembalikan ke kas negara," kata Qodari dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, dilansir ANTARA, Selasa (29/7/2026).
Menurut Qodari, BGN menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda.
"BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda," kata Qodari.
Temuan itu kemudian menjadi salah satu fokus pembenahan dalam reformasi kelembagaan yang sedang dijalankan BGN.
Temuan bagian dari reformasi tata kelola MBG
Qodari menjelaskan, di bawah kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang, BGN menjalankan 11 langkah reformasi untuk memperkuat tata kelola program MBG.
Langkah pertama dilakukan melalui evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG di seluruh Indonesia.
Selain itu, BGN mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan.
Reformasi juga mencakup penataan ekspansi pembangunan dapur dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Untuk memastikan pembenahan berjalan efektif, BGN membentuk 11 tim reformasi yang bertugas memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG.
Selain itu, reformasi diarahkan agar program lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus memperkuat organisasi melalui pelibatan tenaga profesional dari berbagai kementerian dan lembaga.
