MASIH menjadi pembahasan alot terkait istilah "sayembara begal" yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dari sisi kebahasaan, mengapa KDM menggunakan diksi sayembara? Mengapa bukan imbalan informasi, penghargaan bagi pelapor, atau apresiasi kepada warga?
Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa sayembara dipahami sebagai perlombaan berhadiah. KBBI pun mengarah pada pengertian itu.
Namun, jika ditelusuri lebih jauh, kata ini memiliki sejarah yang jauh lebih kompleks. Ia berasal dari bahasa Sanskerta "svayamvara", tradisi ketika seorang putri kerajaan memilih calon suami melalui mekanisme yang telah diatur.
Banyak orang mengingat kisah Rama yang mematahkan busur Siwa atau Arjuna yang memenangkan Draupadi melalui ujian memanah.
Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa inti "svayamvara" bukanlah hadiahnya, melainkan prosedurnya.
Dalam "svayamvara", hadiah memang ada, yakni hak menikahi sang putri. Namun, hadiah itu hanyalah hasil akhir dari mekanisme seleksi yang terbuka.
Para peserta harus memenuhi syarat, mengikuti aturan yang sama, dan dinilai di hadapan khalayak. Yang dilegitimasi bukan semata-mata siapa yang menang, tetapi bagaimana kemenangan itu diperoleh.
Dengan kata lain, sejak awal sayembara adalah prosedur yang menghasilkan legitimasi, bukan sekadar pemberian hadiah.
Di sinilah letak persoalan ketika istilah sayembara dipakai untuk penangkapan begal. Makna prosedural tersebut hampir sepenuhnya menghilang. Yang tersisa hanyalah hubungan sederhana, yakni ada target, ada hadiah, siapa yang berhasil memperoleh hadiah.
Kata sayembara tidak lagi mengajak kita membayangkan proses seleksi yang transparan, melainkan insentif untuk mencapai tujuan tertentu.
Perubahan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan perubahan cara berpikir, bukan?
Dalam kajian semantik, fenomena semacam ini dikenal sebagai penyempitan makna (semantic narrowing). Sebuah kata yang semula memiliki cakupan makna luas perlahan dipersempit hingga hanya mempertahankan salah satu unsurnya.
Pada kata sayembara, unsur yang bertahan justru hadiah, sedangkan unsur yang dahulu menjadi inti—prosedur, aturan, dan legitimasi—perlahan (sepertinya) diabaikan.
Akibatnya, ketika masyarakat mendengar frasa "sayembara begal", perhatian lebih mudah tertuju pada hadiah daripada proses hukum.
