JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut merespons ramainya pembahasan mengenai konten kreator Ebem Martono yang merekam sejumlah usher pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 dengan menggunakan kacamata pintar.
Perekaman itu sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak yang direkam. Meutya menegaskan bahwa tindakan merekam seseorang tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dapat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
"Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan ini juga kita mendapat banyak masukan. Pada prinsipnya adalah kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua pelanggaran terhadap etika," kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (3/8).
Meutya menjelaskan bahwa wajah maupun citra diri seseorang dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat biometrik berdasarkan UU PDP. Karena memiliki karakteristik yang unik dan melekat pada identitas fisik setiap individu, data tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.
Dengan demikian, aktivitas merekam wajah seseorang tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.
Dalam peristiwa yang berkaitan dengan Ebem Martono, sejumlah usher tersebut pun telah meminta agar video yang menampilkan mereka dihapus. Mirisnya, permintaan tersebut malah dibalas dengan ancaman permintaan ganti rugi atas biaya produksi konten.
Kasus tersebut kemudian menuai sorotan luas di media sosial. Banyak warganet mengecam tindakan sang kreator konten dan menyatakan dukungan agar para usher menempuh penyelesaian melalui jalur hukum.
Menurut Meutya, alasan bahwa perekaman dilakukan di ruang publik tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk menghormati hak privasi seseorang sebagaimana diatur dalam UU PDP. Dia menegaskan, tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik.
“Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang olahraga di jalan-jalan raya kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan berlakukan ini sebagai hal yang sama," kata Meutya.
JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut merespons ramainya pembahasan mengenai konten kreator Ebem Martono yang merekam sejumlah usher pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 dengan menggunakan kacamata pintar.
Perekaman itu sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak yang direkam. Meutya menegaskan bahwa tindakan merekam seseorang tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dapat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
"Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan ini juga kita mendapat banyak masukan. Pada prinsipnya adalah kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua pelanggaran terhadap etika," kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (3/8).
Meutya menjelaskan bahwa wajah maupun citra diri seseorang dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat biometrik berdasarkan UU PDP. Karena memiliki karakteristik yang unik dan melekat pada identitas fisik setiap individu, data tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.
Dengan demikian, aktivitas merekam wajah seseorang tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.
Dalam peristiwa yang berkaitan dengan Ebem Martono, sejumlah usher tersebut pun telah meminta agar video yang menampilkan mereka dihapus. Mirisnya, permintaan tersebut malah dibalas dengan ancaman permintaan ganti rugi atas biaya produksi konten.
Kasus tersebut kemudian menuai sorotan luas di media sosial. Banyak warganet mengecam tindakan sang kreator konten dan menyatakan dukungan agar para usher menempuh penyelesaian melalui jalur hukum.
Menurut Meutya, alasan bahwa perekaman dilakukan di ruang publik tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk menghormati hak privasi seseorang sebagaimana diatur dalam UU PDP. Dia menegaskan, tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik.
“Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang olahraga di jalan-jalan raya kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan berlakukan ini sebagai hal yang sama," kata Meutya.
