JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Febri Diansyah kembali menjadi sorotan setelah tampil sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kasus Febrie menambah daftar panjang perkara besar yang ditangani mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sejak ia beralih profesi menjadi advokat usai meninggalkan lembaga antirasuah pada 2020.
Febri mendampingi Febrie Adriansyah saat menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026). Pemeriksaan berlangsung sekitar 10 jam.
Usai pemeriksaan, Febri membenarkan bahwa dirinya baru menerima kuasa untuk mendampingi mantan Jampidsus tersebut sehari sebelumnya.
"Saya baru jadi (pengacara Febrie Adriansyah) ini proses pemeriksaan pertama yang saya dampingi," kata Febri di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat.
Dia juga mengungkapkan bahwa surat kuasa tersebut baru ditandatangani pada Kamis (23/7/2026).
"Surat kuasanya tertanggal kemarin," ujar dia.
Setelah menjalani pemeriksaan, Febrie Adriansyah langsung ditahan di Rumah Tahanan KPK, sebagai lembaga yang melakukan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut di Kejaksaan Agung.
Sebelum Febri Diansyah ditunjuk sebagai kuasa hukum, Febrie Adriansyah sempat didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea.
Namun, Hotman kemudian mengundurkan diri dengan alasan kesehatan setelah pernyataannya terkait perkara itu menuai kontroversi.
Berawal dari aktivis antikorupsi
Sebelum dikenal sebagai advokat, Febri Diansyah adalah salah satu wajah yang identik dengan KPK.
Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 8 Februari 1983 itu meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2007.
Setelah lulus, dia bergabung dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Selama sekitar sembilan tahun, Febri aktif mengawal berbagai perkara korupsi dan memantau jalannya proses peradilan.
Pada 2011, namanya mulai dikenal luas karena vokal mengawal kasus korupsi yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Pengalamannya di ICW kemudian membawanya bergabung ke KPK sebagai pegawai fungsional di Direktorat Gratifikasi.
