- Eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah resmi menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah di Jakarta pada hari Jumat.
- Febri menggantikan Hotman Paris yang mundur karena alasan kesehatan di tengah kontroversi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang.
- Penunjukan tersebut memicu perhatian publik karena rekam jejak Febri sebelumnya dikenal lekat dengan upaya pemberantasan korupsi.
Suara.com - Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, kembali menjadi sorotan setelah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Penunjukan itu terjadi setelah pengacara sebelumnya, Hotman Paris Hutapea, mundur dengan alasan kesehatan di tengah kontroversi sejumlah pernyataannya mengenai perkara tersebut.
"Baru, saya baru jadi ini proses pemeriksaan pertama yang saya dampingi. Surat kuasanya tertanggal kemarin," kata Febri, di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Jumat malam.
Masuknya Febri ke tim pembela memantik perhatian publik karena rekam jejaknya selama bertahun-tahun identik dengan upaya pemberantasan korupsi.
Kini, sosok yang dulu kerap mengumumkan penetapan tersangka kasus-kasus besar justru berdiri di barisan yang membela terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyedot perhatian publik.
Ditempa ICW, Vokal Bongkar Korupsi
Febri Diansyah lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 Februari 1983 dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2007.
Selepas kuliah, ia bergabung dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan menghabiskan hampir sembilan tahun mengawal berbagai kasus korupsi.
Namanya mulai dikenal luas pada 2011 ketika vokal mengawal kasus korupsi yang menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Sejak saat itu, Febri kerap tampil mengkritik praktik korupsi sekaligus mengawasi proses penegakan hukum di berbagai lembaga negara.
Jadi Wajah KPK di Kasus-Kasus Besar
Rekam jejak di ICW mengantarkan Febri bergabung dengan KPK sebagai pegawai fungsional di Direktorat Gratifikasi. Kariernya kemudian melesat hingga dipercaya menjadi Juru Bicara KPK pada awal Desember 2016.
Posisi itu yang membuat wajah dan pernyataannya nyaris selalu hadir dalam pemberitaan kasus korupsi besar. Sebagai juru bicara (jubir) lembaga antirasuah, Febri menjadi penyampai resmi perkembangan sejumlah perkara kelas kakap.
Mulai dari perkembangan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto hingga proyek Hambalang. Termasuk berbagai operasi tangkap tangan yang menjadi perhatian publik.
Karier Febri di KPK berakhir pada September 2020 ketika ia memilih mengundurkan diri. Keputusan itu diambil setelah polemik revisi Undang-Undang KPK yang dinilai banyak pihak melemahkan independensi lembaga antirasuah tersebut.
- Eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah resmi menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah di Jakarta pada hari Jumat.
- Febri menggantikan Hotman Paris yang mundur karena alasan kesehatan di tengah kontroversi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang.
- Penunjukan tersebut memicu perhatian publik karena rekam jejak Febri sebelumnya dikenal lekat dengan upaya pemberantasan korupsi.
Langkah tersebut sekaligus mengakhiri kiprah lebih dari satu dekade Febri di lingkungan gerakan antikorupsi.
Jadi Advokat dan Kontroversi Membela Klien Berprofil Tinggi
Setelah keluar dari KPK, Febri bersama mantan aktivis ICW Donal Fariz mendirikan Visi Law Office. Sejak saat itu ia memulai kiprahnya sebagai advokat.
Namun perjalanan kariernya sebagai advokat kemudian memunculkan perdebatan. Sejumlah pilihan klien yang ditanganinya kerap disoroti oleh publik.
Kontroversi itu muncul ketika Febri bergabung dalam tim kuasa hukum Putri Candrawathi atau istri eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo pada perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Keputusan itu menuai kritik dari berbagai pihak sebab Febri sebelumnya dikenal sebagai figur antikorupsi dan pegiat reformasi hukum. Namun ia tetap bersikukuh menangani perkara itu.
Adapula kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menjerat eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Febri menyebut pernah mendapatkan honorarium hingga Rp3,1 miliar saat mendampingi SYL dalam penyidikan kasus gratifikasi fan pemerasan.
Namun beberapa waktu kemudian Febri memutuskan untuk mundur sebagai kuasa hukum SYL.
Tak sampai di situ, Febri pun pernah masuk dalam tim hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia ditunjuk sebagai juru bicara dalam perkara itu.
Kini, polemik serupa kembali mengiringi langkahnya. Penunjukan Febri Diansyah sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah menjadi ironi yang sulit diabaikan.
Sosok yang selama bertahun-tahun menjadi wajah KPK dalam mengumumkan pengusutan kasus korupsi kini justru berada di barisan paling depan pembela mantan penegak hukum yang menghadapi perkara dugaan TPPU.
