Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan siswa Sekolah Rakyat di Jakarta yang merupakan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap akan mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan Pramono saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Jumat (3/7).
Pramono mengatakan hasil pengecekan yang dilakukannya bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta menunjukkan mayoritas siswa di SRMA 10 Jakarta Selatan masih tercatat sebagai penerima KJP. Karena itu, bantuan tersebut akan tetap dilanjutkan.
“Bahkan tadi saya mengecek melalui Kepala Dinas Pendidikan, di tempat ini dari 100 orang, 90 masih menerima KJP dan kami tetap akan memberikan KJP bagi anak-anak kita semuanya,” kata Pramono dalam sambutannya.
Pramono menegaskan, dukungan terhadap Sekolah Rakyat sejalan dengan prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang pendidikan.
Menurut Pramono, di tengah tekanan ekonomi akibat kondisi geopolitik global, anggaran pendidikan menjadi salah satu sektor yang tidak boleh dikurangi.
“Dalam kondisi yang sekarang ini, ketika tekanan ekonominya keras karena geopolitik sedang perang, maka saya mengatakan ada tiga yang tidak boleh dikurangi. Yang pertama adalah untuk pendidikan,” ujarnya.
Pramono mengungkapkan saat ini Pemprov DKI menyalurkan KJP kepada 707.477 siswa di Jakarta. Selain itu, pemerintah juga memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 15.825 mahasiswa.
Ia berharap para siswa Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dengan memanfaatkan program KJMU.
“Untuk KJMU, saya berharap anak-anak sekalian nanti setelah Sekolah Rakyat tentunya harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan Saudara-saudara akan mendapatkan KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dari Pemerintah DKI Jakarta,” ucapnya.
Selain mempertahankan bantuan KJP, Pramono juga memastikan Pemprov DKI akan mendukung penuh pengembangan Sekolah Rakyat di Jakarta, termasuk rencana penambahan sekitar 1.000 siswa.
Ia mengatakan Pemprov DKI tengah mengkaji penyediaan lahan di Jakarta Barat atau Jakarta Utara untuk pembangunan Sekolah Rakyat berasrama yang dapat menampung tambahan peserta didik tersebut.
“Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk ini menjadi lebih baik,” kata Pramono.
