Batang, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dan menyaksikan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi program 3 juta rumah Prabowo, khususnya dalam memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan program perumahan tersebut terus didorong pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak dengan skema pembiayaan yang terjangkau.
"Program ini terus didorong pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Prasetyo.
Akad massal KPR Sejahtera melalui skema FLPP tersebut digelar secara hibrida dengan melibatkan 62.000 debitur. Sebanyak 200 debitur mengikuti kegiatan secara langsung di Batang, sedangkan 61.800 debitur lainnya mengikuti secara daring dari 36 provinsi.
Kegiatan tersebut menjadi rangkaian ketiga pelaksanaan akad massal KPR FLPP yang sebelumnya dihadiri kepala negara di Cileungsi, Bogor, pada 29 September 2025 dan Serang, Banten, pada 20 Desember 2025.
"Kegiatan akad massal menjadi penanda bahwa rumah-rumah yang dibangun telah siap dimiliki dan dihuni masyarakat," ucap Prasetyo.
Melalui skema KPR FLPP, pemerintah memberikan sejumlah kemudahan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fasilitas tersebut mencakup suku bunga rendah yang tetap hingga akhir tenor, uang muka ringan, serta cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
Prasetyo mengatakan dukungan pembiayaan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengatasi kesenjangan kebutuhan perumahan atau backlog sekaligus menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi keluarga Indonesia.
"Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mengurangi kesenjangan kebutuhan (backlog) perumahan serta menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, serta berkelanjutan bagi keluarga Indonesia," ujar Prasetyo.
Pemerintah menargetkan penyaluran KPR Sejahtera melalui skema FLPP mencapai 350.000 unit pada 2026. Hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 107.410 MBR telah menerima manfaat pembiayaan FLPP.
Selain itu, tingkat keterhunian rumah yang telah disalurkan melalui program tersebut mencapai 93,35%. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar rumah yang dibangun melalui skema FLPP telah dimanfaatkan oleh penerima manfaat.
Dengan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki hunian sendiri. Program ini juga menjadi salah satu strategi untuk memperkuat penyediaan rumah rakyat sekaligus mengurangi persoalan backlog perumahan di Indonesia.
