Piala Dunia di atas bara panas: Akankah duo Eropa mundur dari penyelenggaraan dan di mana posisi negara Arab?
Turnamen Piala Dunia 2030, yang dijadwalkan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko, memasuki lingkaran keraguan, setelah krisis antara Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) dan Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) memuncak dengan latar belakang proyek Presiden FIFA Gianni Infantino terkait pendirian sebuah perusahaan komersial baru serta membuka penjualan sebagian sahamnya kepada para investor dari sektor swasta.
Proyek tersebut menghadapi penolakan yang kian meningkat dari sejumlah konfederasi benua, di tengah peringatan bahwa terus berlanjutnya langkah FIFA dapat mengancam masa depan Piala Dunia, baik dari sisi partisipasi tim nasional maupun bahkan penyelenggaraan turnamen.
FIFA berupaya mengelola hak komersial turnamen-turnamennya, terutama Piala Dunia, melalui sebuah perusahaan afiliasi bernama FIFA Forward Enterprise, yang nilainya ditaksir sekitar 20 miliar dolar, dengan rencana menjual 20% sahamnya bertujuan menghimpun sekitar 4,2 miliar dolar, menurut angka-angka yang menjadi acuan federasi internasional tersebut.
Berdasarkan proyek ini, dana yang dialokasikan untuk setiap federasi nasional akan meningkat dari 8 juta dolar selama siklus 2023-2026 menjadi 20 juta dolar pada siklus 2027-2030, dan setiap federasi juga akan dapat memperoleh tambahan 20 juta dolar melalui program FIFA Fast Forward yang dikhususkan untuk proyek-proyek strategis.
Namun, aspek finansial tersebut tidak berhasil meredam keberatan-keberatan, sebab beberapa pihak sepakbola menilai bahwa proyek ini melampaui sekadar peningkatan pendapatan, dan menyentuh masa depan pengelolaan olahraga ini serta turnamen-turnamennya.
Lebih dari 10 kali lipat gajinya: Berapa keuntungan Infantino jika proyek privatisasi Piala Dunia terwujud?
UEFA Bersikeras Menolak
Federasi Sepakbola Eropa telah mengumumkan sikap yang tegas, menegaskan penolakan penuhnya terhadap usulan tersebut, dengan dukungan seluruh 55 federasi nasional yang menjadi anggotanya.
Dalam pernyataan UEFA disebutkan: "Tidak ada satu pun tim nasional anggota UEFA yang akan berpartisipasi dalam turnamen apa pun yang diselenggarakan oleh FIFA selama usulan ini masih berlaku."
Sikap ini membuka pintu bagi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebab berlanjutnya perselisihan tanpa tercapainya penyelesaian dapat mengancam penyelenggaraan Piala Dunia dalam bentuknya saat ini, mengingat mustahil membayangkan sebuah turnamen tanpa tim-tim nasional Eropa yang merupakan bagian mendasar dari persaingan, baik pada tataran olahraga maupun komersial.
Apa artinya itu bagi Piala Dunia 2030?
Meski turnamen Piala Dunia mendatang baru akan digelar pada tahun 2030, krisis saat ini menempatkan turnamen tersebut di bawah tekanan lebih awal.
Menurut laporan surat kabar Spanyol "El Español", karena Spanyol dan Portugal tergabung dalam UEFA, maka komitmen keduanya terhadap sikap Federasi Eropa berarti, jika krisis terus berlanjut, tidak berpartisipasi dalam turnamen-turnamen FIFA, yang hal ini juga berdampak pada penyelenggaraan Piala Dunia.
Dan jika proyek ini berlanjut serta memperoleh persetujuan mayoritas federasi anggota FIFA, maka penyelenggaraan turnamen dalam bentuk yang direncanakan bisa menjadi pertanyaan, terutama dengan sulitnya membayangkan Piala Dunia digelar tanpa kehadiran tim-tim nasional Eropa, yang akan berdampak langsung pada nilai olahraga dan komersial turnamen tersebut.
Maroko dalam Posisi Berbeda
Gambaran ini kian rumit akibat Maroko, mitra ketiga dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2030, yang tidak tergabung dalam Federasi Eropa, melainkan dalam Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF).
Berbeda dengan sikap UEFA, CAF tidak mengumumkan penolakan yang tegas terhadap proyek tersebut, melainkan menegaskan bahwa mereka akan menggelar pertemuan internal pekan depan untuk mengkaji inisiatif FIFA Forward Enterprise dan mengevaluasinya sebelum mengambil sikap resmi.
Ini berarti Maroko mungkin akan mendapati dirinya dalam posisi berbeda dari Spanyol dan Portugal, jika Konfederasi Afrika pada akhirnya mendukung proyek tersebut atau tidak menentangnya, yang bisa menambah kerumitan baru pada berkas penyelenggaraan turnamen, terutama dengan berlanjutnya perdebatan seputar sejumlah stadion tuan rumah, serta identitas negara yang akan menjadi tuan rumah pertandingan final.
