LONDON, KOMPAS.com - Kesinambungan kerja sama pertahanan antara Inggris dan Amerika Serikat (AS) dipastikan tetap berjalan, meski terjadi pergantian kepemimpinan di Downing Street.
Perdana Menteri Inggris yang baru dilantik, Andy Burnham, melanjutkan kebijakan pendahulunya, Keir Starmer, dengan mengizinkan AS menggunakan pangkalan militer Inggris untuk mendukung operasi ke Iran.
Laporan dari Bloomberg pada Selasa (21/7/2026) mengungkapkan, keputusan ini berarti mempertahankan akses bagi pesawat-pesawat militer AS untuk beroperasi dari sejumlah fasilitas milik Inggris.
Beberapa pangkalan strategis yang dimaksud antara lain pangkalan militer di Diego Garcia, Samudra Hindia, serta RAF Fairford di Gloucestershire.
Pemerintah Washington dan London menegaskan bahwa operasi tersebut bersifat defensif. Tujuan utamanya adalah meredam ancaman rudal dari Iran, sekaligus melindungi jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz di tengah perang AS-Iran yang masih berkecamuk.
Diskusi sebelum pergantian kepemimpinan
Berdasarkan keterangan sejumlah sumber yang mengetahui langsung persoalan tersebut kepada Bloomberg, keputusan mempertahankan akses AS ke pangkalan-pangkalan Inggris sebenarnya sudah dibahas sebelum pergantian perdana menteri.
Sebagaimana dilansir WION, Keir Starmer saat masih menjabat sempat memimpin rapat bersama menteri senior dan pejabat pada Jumat (17/7/2026) guna meninjau kembali posisi Inggris.
Rapat tersebut digelar menyusul berlanjutnya operasi militer AS terhadap Iran sejak awal bulan.
Setelah Andy Burnham resmi dilantik sebagai PM Inggris pada Senin (20/7/2026), ia menerima pengarahan mengenai hasil rapat tersebut.
Burnham kemudian menyetujui kelanjutan kebijakan akses pangkalan bagi AS.
Berpotensi menuai kritik
Langkah yang diambil Burnham diperkirakan bakal memicu gelombang kritik, baik dari partai-partai oposisi maupun kalangan kiri di Inggris.
Mereka menilai, pemberian izin penggunaan fasilitas militer kepada AS berpotensi menyeret Inggris ke dalam aksi militer Washington terhadap Iran.
Selain potensi penolakan politik, Bloomberg juga melaporkan adanya kekhawatiran dari sejumlah pejabat Inggris terkait implikasi hukum dari kemungkinan serangan AS.
Kekhawatiran ini semakin menguat setelah Presiden AS Donald Trump memberikan peringatan bahwa infrastruktur sipil Iran bisa saja menjadi sasaran tembak.
Hingga laporan ini diterbitkan, baik Pemerintah Inggris maupun AS belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan yang dirilis Bloomberg tersebut.
Sumber: Kompas.com/Danur Lambang Pristiandaru
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
