KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Komitmen tersebut dijalankan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan pemerintah pusat, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Atas upaya itu, Pemkot Surabaya meraih Penghargaan Terbaik I Kategori Pemerintah Daerah dengan Dukungan APBD Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tertinggi.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 yang digelar di Grand City Convex Hall, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/6/2026).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pembangunan Kota Pahlawan tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan rutilahu.
Kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah lembaga dan pihak swasta, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Ciputra, Pakuwon, Baznas Surabaya, Bangga Surabaya Peduli, dan Nurul Hayat.
“Negara tidak akan kuat jika hanya pemerintah yang bergerak. Hari ini kami membuktikan, kekuatan gotong royong bisa menjadi satu kesatuan besar,” ujar Eri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (22/6/2026).
Berdasarkan data Pemkot Surabaya, saat ini terdapat sekitar 7.196 unit rumah tidak layak huni yang masih membutuhkan penanganan.
Pemkot Surabaya menargetkan seluruh persoalan rutilahu dapat dituntaskan dalam dua tahun ke depan.
“Kami menyelesaikan persoalan rutilahu 3.242 unit sepanjang 2026. Sisanya akan kami rampungkan pada tahun depan. Harapannya, persoalan rutilahu rampung 100 persen dalam dua tahun ke depan," tuturnya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemkot Surabaya akan memperbaiki 2.240 unit rumah melalui APBD Kota Surabaya. Sementara itu, 1.002 unit lain akan ditangani melalui pendanaan non-APBD atau dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain itu, Pemkot Surabaya juga memperoleh bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 200 unit.
Eri menjelaskan, perbaikan rutilahu difokuskan pada komponen utama rumah, seperti atap, lantai, dinding, dan jamban.
Program tersebut diprioritaskan bagi warga ber-KTP Surabaya yang masuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta memiliki status lahan yang sah dan tidak dalam sengketa.
“Sasaran penerima adalah warga ber-KTP Surabaya yang masuk dalam data desil 1-5 dengan status lahan yang sah atau tidak dalam sengketa,” tutur Eri.
Fokus Pemkot Surabaya
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Iman Kristian mengatakan bahwa penanganan rutilahu menjadi salah satu fokus utama Pemkot Surabaya.
Program Rutilahu dijalankan Pemkot untuk meningkatkan kualitas hunian warga, terutama bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak.
“Kawasan kumuh di Surabaya sudah berkurang. Salah satu atensi Pemkot Surabaya adalah penanganan rutilahunya,” ujar Iman.
Penghargaan RTLH yang diterima Surabaya, lanjutnya, menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot dalam menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat.
Penghargaan tersebut juga menunjukkan keberhasilan Pemkot Surabaya dalam membangun kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program Rutilahu.
“Termasuk melibatkan berbagai sektor untuk penanganan rutilahu ini,” katanya.
Iman menjelaskan, program Rutilahu tidak hanya dibiayai APBD, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak melalui CSR.
Keterlibatan sektor swasta, organisasi sosial, dan lembaga kemanusiaan menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan rutilahu di Surabaya.
“Jadi, (pembiayaan) program Rutilahu tidak hanya dari dana APBD Surabaya, tapi juga ada dana CSR,” tutur Iman.
Selain dukungan APBD dan CSR, program tersebut juga memperoleh bantuan dari pemerintah pusat melalui BSPS Kementerian PKP.
Saat ini, bantuan yang telah teralokasi dari Kementerian PKP mencapai 200 unit rumah dan masih berpotensi bertambah sesuai kebijakan pemerintah pusat.
“Kalau dari BSPS, saat ini 200 unit,” tambahnya.
Syarat penerima program Rutilahu
Iman mengatakan, penerima program Rutilahu harus memenuhi sejumlah persyaratan. Selain masuk kelompok desil 1-5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), calon penerima juga wajib memiliki legalitas lahan yang jelas.
Legalitas itu dapat dibuktikan melalui sertifikat, alas hak, izin pemakaian tanah (IPT), atau dokumen administratif lain.
“Punya sertifikat, terus punya alas hak. Alas hak itu bisa berupa sewa kepada siapa atau IPT dan semacamnya,” tutur Iman.
Pemkot Surabaya tidak dapat memperbaiki bangunan yang berdiri di atas lahan ilegal.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang memenuhi ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Jadi, alas haknya harus jelas dulu. Bangunan tidak boleh berdiri di tanah ilegal,” kata Iman.
Terkait target jangka panjang, Iman menyebut Wali Kota Eri menargetkan seluruh usulan perbaikan rutilahu dapat diselesaikan pada 2027.
Saat ini, jumlah usulan yang tercatat mencapai sekitar 7.100 unit rumah dan akan ditangani secara bertahap.
“Kami mengerjakan 3.200 unit sepanjang 2026. Sementara itu, pada 2027, kami menargetkan 3.800 unit. Harapannya, kami sudah merampungkan masalah rutilahu di Surabaya dalam dua tahun ke depan," ujarnya.
Ke depan, DPRKPP Surabaya berharap, semakin banyak perusahaan dan lembaga yang berpartisipasi melalui program CSR. Dengan demikian, cakupan penanganan rutilahu dapat semakin luas dan proses perbaikannya bisa berjalan lebih cepat.
“Harapannya semakin banyak stakeholder dan CSR yang terlibat,” ujar Iman.
Ia menegaskan, tujuan utama program rutilahu adalah menghadirkan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi masyarakat.
Melalui program tersebut, Pemkot Surabaya berharap, kualitas hidup warga meningkat seiring membaiknya kondisi tempat tinggal mereka.
“Target kami menyediakan hunian yang layak untuk warga. Sebelumnya, mungkin tidak ada pencahayaan alami, kurang sehat, dan lantainya masih berupa tanah. Intinya membuat hunian lebih layak,” tuturnya. (ADV)
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
