JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan kepala daerah.
Kali ini, Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Ahmad Zaini menjadi kepala daerah ke-11 yang ditangkap KPK dalam OTT pada Senin (20/7/2026).
“Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin siang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim KPK menangkap 19 orang dalam operasi senyap tersebut.
Dari jumlah tersebut, 7 orang termasuk Bupati Ahmad Zaini dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.
“Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang, yang kemudian tujuh di antaranya malam ini akan dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
“Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, di antaranya adalah Bupati Lombok Barat,” imbuh dia.
Budi mengatakan, tim KPK juga mengamankan uang senilai ratusan juta dan sejumlah dokumen dari rangkaian OTT ini
Adapun OTT yang menjerat Bupati Ahmad Zaini terkait dengan penerimaan dalam proyek-proyek di Pemkab Lombok Barat.
“Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat,” ucap dia.
OTT kepala daerah berulang
OTT terhadap Lalu pada Senin kemarin menambah panjang daftar kepala daerah yang dicokok KPK sepanjang 2026.
Sejak Januari hingga Juli 2026, sudah ada 11 orang kepala daerah yang terjaring OTT KPK, yakni Wali Kota Madiun Maidi yang jadi tersangka korupsi pemerasan fee proyek dan CSR serta gratifikasi, Bupati Pati Sudewo yang jadi tersangka korupsi pemerasan pengisian jabatan kepala desa.
Lalu, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang jadi tersangka kasus benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dalam kasus suap ijon proyek, Bupati Cilacal Syamsul Aulia Rahman yang jadi tersangka pemerasan tunjangan hari raya.
Kemudian, ada Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang jadi tersangka kasus pemerasan di lingkungan Pemkab Tulungagung, Bupati Muara Enim Edison yang terlibat kasus suap pengadaan barang dan pemberian suap atas temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selanjutnya, ada Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan jabatan Sekda dan penerimaan pengurusan kawasan hutan, Bupati Langkat Syah Afandin yang jadi tersangka kasus suap proyek dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang terlibat kasus pemerasan terhadap ASN.
