SAYA membaca nada “geregetan” Presiden Prabowo Subianto tatkala melantik Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Presiden menjelaskan bahwa lembaga tersebut dibentuk dalam rangka menghadirkan pendidikan yang diharapkan mencetak para pemimpin bangsa Indonesia.
Bila Presiden “geregetan”, saya bisa memahami. Coba kita renungkan! Sembilan belas tahun lagi negeri ini sudah berusia satu abad. Apa prestasi yang dapat dibanggakan?
Generasi pendiri bangsa menorehkan prestasi gilang-gemilang, bahkan menggetarkan dunia. Sejarawan asal Belgia, David van Reybrouck, melalui buku Revolusi: Indonesia and the Birth of the Modern World (2025), menggambarkan pengaruh revolusi Indonesia yang mendunia.
Revolusi Indonesia bukan sekadar konflik lokal, melainkan peristiwa yang memicu gelombang dekolonisasi global pasca-Perang Dunia II. Para pendiri bangsa tampil sebagai penggerak solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika.
Ketika dunia terbelah dalam dua blok kekuatan besar, mereka menggagas Gerakan Non-Blok sebagai jalan kemandirian bagi negara-negara yang baru merdeka. Konferensi Asia-Afrika (KAA) pun sukses digelar di Bandung pada 1955.
Melalui Deklarasi Djuanda, mereka bahkan memberikan sumbangsih penting bagi pengakuan konsep negara kepulauan. Dunia tahu bahwa konsep itu turut memengaruhi perkembangan hukum laut internasional.
Namun, dewasa ini para pemimpin bukan berjuang membuktikan kepemimpinannya tegak lurus kepada cita-cita kemerdekaan dan konstitusi yang menjamin rakyat hidup makmur-berkeadilan dan adil-berkemakmuran, melainkan malah menggerogoti kekayaan negeri demi enaknya sendiri. Mereka lebih berlagak penguasa, bukan pemimpin.
Anak-anak muda tak akan berteriak “Indonesia Gelap” jika para pemimpin amanah kepada tujuan pembentukan Republik Indonesia.
Alih-alih menghasilkan prestasi yang membanggakan dan dikagumi dunia, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) malah menampar muka kita.
OCCRP menempatkan Presiden ke-7 (Joko Widodo) sebagai finalis “Person of the Year 2024” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.
Siapa yang tidak “geregetan” menyaksikan rentetan penangkapan para pemimpin akhir-akhir oleh penegak hukum dengan tuduhan korupsi? Mereka bukan orang-orang bodoh yang berpendidikan rendah. Semuanya jebolan pendidikan tinggi.
Dan, kita makin “geregetan” ketika di antara pemimpin yang diduga korup itu justru orang-orang kunci dalam penegakan hukum.
Saya menduga, situasi itu dibaca Prabowo sebagai “krisis calon pemimpin (sumber daya manusia)”. Bila hal itu terus berkepanjangan, mustahil Indonesia mengangkasa.
Indonesia Raya yang diidam-idamkan hanya bisa dinyanyikan, bukan dirasakan sebagai kenyataan hidup bangsa.
