PEMILIHAN Presiden (Pilpres) 2029 masih tiga tahun lagi. Namun, dinamika menuju Istana lewat Pilpres 2029 mulai bisa dibaca.
Setidaknya berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026.
Hasil survei SMRC menghasilkan sejumlah nama tenar: Prabowo sebagai petahana, Dedi Mulyadi (Gubernur Jawa Barat), Anies Baswedan (mantan Gubernur DKI dan Capres 2024), Gibran Rakabuming Raka (Wakil Presiden), Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat dan Menko pada Kabinet Prabowo), Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD (mantan Capres dan Cawapres 2024).
Nama-nama tersebut mendapatkan elektabilitas di atas 4,0 persen.
Ada nama tenar lain, tetapi elektabilitasnya masih di bawah 4,0 persen, yakni Puan Maharani (Ketua DPR) dan Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem).
Apakah Pilres 2029 nanti akan memunculkan nama-nama lain? Bisa saja terjadi.
Politik di Indonesia sering kali mengejutkan. Kasus Pramono Anung Wibowo, Gubernur Jakarta sekarang, misalnya.
Tak pernah disebut di dalam survei, tetapi mengalahkan tokoh lain yang sudah sejak lama menghiasi survei.
Mengejutkan
Hasil survei SMRC bisa dibilang mengejutkan. Bila Pilpres diselenggarakan pada pertengahan Juli 2026 (waktu survei), Dedi Mulyadi lah pemenangnya. Prabowo sebagai petahana dikalahkan Gubernur Jawa Barat.
Sebuah anomali besar yang belum pernah terjadi dalam lanskap politik elektoral kita.
Seorang tokoh daerah mampu menyalip elektabilitas seorang presiden petahana yang aktif menjabat. Ironisnya, keduanya bernaung di bawah bendera partai yang sama.
Angka lonjakan Dedi terbilang signifikan. Dalam simulasi semi terbuka yang melibatkan banyak nama, elektabilitas Dedi Mulyadi melonjak pesat ke angka 35 persen, naik tajam dari hanya 19,7 persen pada November tahun lalu.
Pada saat sama, Presiden Prabowo Subianto justru mengalami kontraksi elektoral cukup dalam. Angka keterpilihannya merosot tajam dari 34,9 persen menjadi 14,5 persen.
Dalam simulasi dua nama (head-to-head), Dedi memperoleh dukungan 59 persen. Unggul jauh dari Prabowo meraih 28,3 persen.
Fenomena ini, saya kira, bukan sekadar fluktuasi statistik biasa, melainkan sebuah sinyal pergeseran persepsi pemilih kita.
Saya membaca, fenomena ini merefleksikan kejenuhan publik sekaligus “hukuman awal” untuk Prabowo Subianto sebagai petahana.
Penurunan elektabilitas petahana berbanding lurus dengan merosotnya tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja pemerintah yang kini tertahan di angka 51 persen.
Angka ini adalah batas psikologis yang rawan bagi seorang petahana.
Saya melihat, bukan masyarakat di tingkat akar rumput (grassroots) saja yang sensitif terhadap fluktuasi ekonomi domestik, melainkan juga kelas menengah.
Ketika lapangan kerja baru tak kunjung tercipta secara masif, dan harga kebutuhan pokok merayap naik, lalu program-program populis tak kunjung beres serta kebijakan-kebijakan lain yang hanya menghadirkan kegaduhan, masyarakat di akar rumput maupun kelas menengah tentu saja berteriak.
Carut-marut eksekusi program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menciptakan celah antara ekspektasi tinggi masyarakat dan realitas di lapangan.
Publik tidak sabar mulai mencari figur alternatif yang dianggap memiliki pendekatan berbeda.
