Komisi X Mau Panggil Kemdikti, Minta Penjelasan soal Universitas Republik Indonesia

Komisi X Mau Panggil Kemdikti, Minta Penjelasan soal Universitas Republik Indonesia

Komisi X Mau Panggil Kemdikti, Minta Penjelasan soal Universitas Republik Indonesia

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (Foto: Dok. Pribadi)
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (Foto: Dok. Pribadi)
Jakarta -

Komisi X DPR akan memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terkait pendirian Universitas Republik Indonesia (URI). Dalam sidang mendatang, pihak DPR akan meminta konfirmasi mengenai landasan hukum, sumber pendanaan, hingga rencana arah pengembangan URI.

"Komisi X DPR RI akan berupaya menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Pada masa sidang mendatang, kami akan meminta Kemendiktisaintek memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai konsep, landasan hukum, tata kelola, sumber pendanaan, serta arah pengembangan URI," ungkap Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hetifah mengaku hingga saat ini, pihak Komisi X DPR belum pernah membahas pembentukan URI baik dalam rapat kerja maupun agenda resmi lainnya. Pihaknya juga belum menerima penjelasan formal dari pemerintah mengenai dasar hukum pembentukan, desain kelembagaan, mandat, mekanisme penyelenggaraan, maupun kebutuhan anggaran URI.

"Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya penjelasan yang komprehensif dari pemerintah kepada DPR dan masyarakat," tegas Hetifah.

Menurutnya, publik berhak mengetahui urgensi pembentukan URI, kebutuhan strategis yang ingin dijawab, dan nilai tambah dari pendidikan tinggi lainnya. Selain itu,Hetifah menegaskan agar URI tidak menimbulkan duplikasi fungsi, tumpang tindih kewenangan, atau fragmentasi tata kelola pendidikan tinggi nasional.

"Setiap institusi baru semestinya dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang telah ada, sehingga pengembangannya tetap selaras dan saling mendukung," ujarnya.

Ketua Komisi X itu menegaskan pihaknya mendukung setiap inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, kebijakan tersebut juga perlu disusun secara transparan dan berbasis kebutuhan nasional.

"Tentunya kebijakan tersebut perlu disusun secara transparan dan berbasis kebutuhan nasional, serta menjadi bagian dari desain besar pembangunan pendidikan Indonesia," jelasnya.

Tentang Universitas Republik Indonesia

Universitas Republik Indonesia (URI) adalah lembaga yang didirikan untuk mendidik calon pejabat. Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto usai dilantik sebagai Gubernur URI pada Rabu (22/7) mengatakan pemerintah akan membangun 10 kampus.

"Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini. Jadi, kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya sekolah unggulan Garuda, baik yang baru ataupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 universitas Republik Indonesia," jelasnya.

Pendidikan di URI tidak mematok biaya alias menggunakan skema beasiswa. Adapun pengajar akan didatangkan dari dalam dan luar negeri. Selain itu, URI akan bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri.

"Nanti kan universitas ya, (jadi) tetap gelar. Kita kerja sama juga dengan beberapa universitas unggulan di luar negeri ya," ungkapnya.