JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin mengungkapkan keterkaitan antara uang Rp 20 juta yang diterimanya dengan kepentingan elite politik yang ingin menghentikan demonstrasi mahasiswa pada 15 Juni 2026.
Ia menduga, kepentingan itu dioperasikan lewat oknum-oknum senior kampusnya yang selama ini terlihat menekan.
Namun, pada saat yang sama seolah-olah memberikan dukungan kepada gerakan mahasiswa UBK.
"Setelah saya merangkai berbagai informasi secara utuh, saya menyadari adanya dugaan bahwa oknum-oknum senior tersebut justru mengkapitalisasi aksi kami," ujar Abdi saat dihubungi Kompas.com lewat pesan singkat, Kamis (25/6/2026).
"Saya menduga terdapat aliran dana yang lebih besar dari pihak-pihak tertentu kepada mereka. Sementara sebagian dana yang kemudian diberikan kepada saya digunakan semata-mata untuk kebutuhan teknis aksi," jelasnya.
Kebutuhan teknis aksi yang dimaksud seperti membeli minuman, makanan, dan bensin bagi kawan-kawan yang terlibat dalam aksi.
Abdi juga menyebut bahwa sejak awal ia tidak pernah menerima bantuan uang Rp 20 juta dengan maksud untuk menghentikan gerakan.
Abdi bilang, justru karena tetap berpendirian untuk kembali turun aksi pada hari Senin (18/6/2026), sikapnya dianggap tidak dapat “ditertibkan”.
Ia pun meyakini bahwa kondisi itulah yang kemudian menimbulkan kejengkelan dari pihak-pihak tertentu.
"Berdasarkan informasi yang saya peroleh, setelah saya tidak dapat diarahkan untuk menghentikan aksi, dilakukan upaya pembusukkan terhadap nama baik saya," tutur Abdi.
"Informasi-informasi yang tidak utuh, narasi yang dipelintir, dan tekanan terhadap lingkungan organisasi kemudian memicu kemarahan sejumlah kawan," lanjut dia.
Pada akhirnya, kata Abdi, situasi tersebut digunakan untuk menurunkan posisinya dari jabatan Ketua BEM FH UBK.
Ia menegaskan penjelasannya ini bukan bermaksud membenarkan diri.
"Melainkan agar publik dan kawan-kawan mahasiswa dapat melihat persoalan secara utuh: bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh dijadikan komoditas, alat tawar-menawar, atau ruang mencari keuntungan oleh pihak mana pun," jelasnya.
"Aksi mahasiswa harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat, independensi gerakan, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran," tegas dia.
Nikmati Fitur Lengkap KARIN dengan KOMPAS.com PLUS
Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.
