SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan belum akan menggelontorkan penyertaan modal daerah (PMD) untuk menyelamatkan dua aset yang tengah menjadi sorotan tajam, yakni PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah yang merugi hingga Rp 21 miliar dan proyek Jateng Valley yang mangkrak selama bertahun-tahun.
Dengan kondisi keterbatasan fiskal pada APBD, Pemprov Jateng lebih memilih untuk membuka peluang kerja sama selebar-lebarnya dengan pihak investor swasta demi mengoptimalkan kembali kedua aset megaproyek tersebut.
Langkah ini diambil mengingat dana revitalisasi yang diperlukan PRPP diperkirakan menembus angka Rp 2 triliun, sedangkan total APBD Jateng 2026 hanya berada di angka Rp 23,7 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, mengatakan bahwa secara regulasi pemerintah daerah memang diperbolehkan memberikan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD).
Namun, kebijakan tersebut saat ini belum menjadi prioritas utama pemprov mengingat alokasi anggaran untuk pemenuhan layanan dasar serta perbaikan infrastruktur jauh lebih mendesak dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah.
"Secara regulasi dimungkinkan. Tapi melihat kondisi dan situasi saat ini, penyertaan modal ke PT PRPP belum masuk prioritas kami," kata Dwianto saat ditemui di kantornya, Kota Semarang, Selasa (14/7/2026).
Menurut dia, PRPP merupakan bentuk kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga jalannya operasional perusahaan secara legal formal tidak akan langsung membebani postur APBD Provinsi Jawa Tengah.
"Kalau secara membebani APBD jelas tidak, karena itu kekayaan daerah yang dipisahkan. PRPP berdiri sendiri. Kalau pemerintah ingin melakukan intervensi tentu melalui penyertaan modal, tetapi saat ini belum," ujarnya menjelaskan posisi anggaran.
Dia menyebut operasional PRPP saat ini sepenuhnya masih dijalankan secara mandiri oleh internal perusahaan. Di sisi lain, Pemprov Jateng terus berupaya keras menarik minat investor kakap untuk ikut mengembangkan kawasan strategis tersebut.
"Memang harapannya ada investor yang bisa melakukan investasi di PRPP. Saya pikir sudah ada beberapa calon yang berkomunikasi dengan PT PRPP mengenai rencana ke depan," katanya.
Ia menegaskan, konsep pengembangan fisik PRPP ke depan harus benar-benar bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan komersial perusahaan semata.
"Yang pasti konsep ke depan harus benar-benar bisa bersinergi dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat bagi semua orang," ujarnya.
Proyek Jateng Valley Ikut Dievaluasi Total
Selain PRPP, Dwianto juga ikut menyinggung nasib mega proyek Jateng Valley yang hingga kini belum mampu berkembang secara optimal di lapangan.
Menurutnya, percepatan pengembangan kawasan wisata tersebut juga sangat membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dan suntikan dana investor.
"Jateng Valley ini harus menggandeng berbagai macam stakeholder. Kemudian kita juga harus melihat seperti apa minat investornya ke depan," katanya.
