BANYUWANGI, KOMPAS.com - Kemacetan panjang yang kerap terjadi di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk membuat resah para pelaku usaha transportasi darat.
Sebelumnya, antrean panjang biasa terjadi saat libur Nataru, Idul Fitri, atau tanggal merah.
Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Jawa Timur melaporkan dampak tersebut dirasakan sektor angkutan penumpang reguler dan bus pariwisata.
Ketua DPD Organda Jawa Timur, Firmansyah Mustafa mengungkapkan, bahwa kemacetan telah merusak jadwal perjalanan.
Penundaan yang terjadi di lapangan juga berimbas pada kenyamanan penumpang.
"Banyak sekali akhirnya jadwal mereka itu jadi kacau. Yang harusnya pagi masuk di Bali untuk sarapan pagi, akhirnya berubah menjadi sarapan siang. Bahkan yang mending-mending sarapan, ada yang sampai jadi makan malam," kata Firman usai rapat koordinasi di Kantor ASDP Ketapang, Minggu (12/7/2026).
Sebut Omzet Turun 40 Persen
Akibat ketidakpastian waktu tempuh yang diakibatkan kemacetan, Ia mengatakan, calon penumpang akhirnya memilih alternatif transportasi lain yang dinilai lebih tepat waktu, salah satunya kereta api.
Peralihan tersebut kemudian memukul pendapatan para pengusaha bus.
Firman mengonfirmasi, bahwa penurunan pendapatan juga sudah berlangsung cukup lama, sejak masa angkutan Lebaran 2026.
"Sangat (terdampak). Karena apa? Mereka sudah kena macet kan jauh di situ. Akhirnya banyak yang naik kereta api. Omzet jelas turun, hampir 40 persen," jelasnya.
Jika biasanya satu perusahaan otobus (PO) mampu memberangkatkan 4 hingga 5 armada bus ke Bali per hari, kini mereka harus puas hanya melepas satu armada bus saja yang terisi penuh.
Menurutnya, para penumpang enggan terjebak macet dan memilih turun di stasiun terdekat untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki demi efisiensi waktu.
Infrastruktur Pelabuhan Terbatas
Menanggapi situasi itu, Organda Jatim menilai bahwa masalah utama bukanlah terletak pada jumlah armada kapal penyeberangan yang beroperasi, melainkan keterbatasan kapasitas infrastruktur di pelabuhan.
Dari data yang dihimpun, jumlah kapal yang tersedia sebenarnya sangat melimpah, namun ruang dermaga untuk bersandar sangat terbatas sehingga memicu antrean panjang di laut maupun di kantong parkir pelabuhan.
"Kapalnya ada 24, yang ada (total) 50 lebih, berarti ada separo yang enggak jalan. Artinya bukan masalah kapal, tapi dermaganya. Pemerintah yang harus bisa bekerja di sini. Mudah-mudahan dengan adanya rapat seperti ini, (penyeberangan) akan lebih lancar ke depannya," tandasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
