Jaga Inflasi Tetap Terkendali, Mendagri Minta Pemda Perkuat Pasokan dan Distribusi Barang

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat pasokan dan kelancaran distribusi barang untuk menjaga inflasi tetap terkendali pada semester II 2026.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat sejumlah komponen, terutama sektor transportasi dan beberapa komoditas pangan, masih memberikan tekanan terhadap inflasi.

Arahan itu disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi Semester II 2026 di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Tito memastikan kondisi inflasi nasional masih berada dalam kisaran terkendali. 

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi nasional tercatat sebesar 3,34 persen atau masih berada di bawah batas atas target nasional sebesar 3,5 persen.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai kenaikan inflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) yang dipengaruhi sejumlah faktor.

"Penyumbang utama kenaikan inflasi berasal dari sektor transportasi, terutama angkutan udara, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.

Selain itu, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras, juga memberikan tekanan terhadap inflasi.

Oleh karena itu, Tito meminta pemda, khususnya yang masih mencatat tingkat inflasi tinggi, segera mengambil langkah-langkah pengendalian sesuai kondisi di wilayah masing-masing. Salah satunya melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.

“Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya, daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai,” katanya.

Selain memperkuat pasokan, Tito juga meminta pemda mengantisipasi potensi hambatan distribusi akibat kondisi cuaca, terutama di wilayah kepulauan yang kerap menghadapi gelombang tinggi.

Menurutnya, penggunaan kapal berkapasitas lebih besar dapat menjadi salah satu solusi agar distribusi barang tetap berjalan lancar sehingga pasokan terjaga dan harga kebutuhan masyarakat tetap stabil.

Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk itu, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta pemda.

Tito berharap kolaborasi tersebut mampu menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga terkait turut hadir.