KETIKA panggung kekuasaan formal runtuh karena batas konstitusi, sejarah sering kali mencatat dua jenis jalan yang diambil oleh para mantan pemimpin tertinggi.
Jalan pertama adalah jalan keheningan, di mana sang mantan penguasa memilih mundur menepi dan menyepi ke belakang layar menjadi seorang begawan, merawat legasi lewat memoar, atau mengasingkan diri dari ingatan publik demi membiarkan rezim baru mengonsolidasikan diri.
Jalan kedua adalah jalan intervensi aktif, sebuah jalan yang dipilih dengan dingin ketika mantan penguasa menolak menjadi sekadar artefak sejarah dan memilih untuk tetap berada di episentrum badai politik praktis.
Jalan kedua inilah yang kini sedang ditempuh oleh Joko Widodo melalui keputusannya untuk "turun gunung", menyingsingkan lengan baju, dan bersafari politik dari satu daerah ke daerah lain, termasuk ke Lampung baru-baru ini, demi membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai politik yang dipimpin putra bungsunya Kaesang Pangarep.
Banyak pengamat buru-buru menyimpulkan bahwa kegelisahan domestik ini merupakan gejala klasik dari post-power syndrome, kecemasan psikologis yang melanda mantan pejabat akibat hilangnya ornamen-ornamen protokoler, kepatuhan mutlak bawahan, dan sorotan konstan kamera media.
Namun, jika dibedah dengan kacamata psikologi politik secara lebih mendalam, menyematkan label tersebut pada langkah politik teranyar ini adalah penyederhanaan keliru.
Apa yang sedang dipertontonkan bukanlah keputusasaan psikologis yang pasif-defensif, tapi strategi active power-preservation atau pemeliharaan kekuasaan aktif yang sangat kalkulatif.
Bagi seorang pemimpin yang telah menikmati puncak kekuasaan eksekutif selama satu dekade penuh dengan tingkat kepuasan publik yang konsisten tinggi, kekuasaan bukan lagi jabatan yang tertera dalam surat keputusan, tapi habitus yang sudah mendarah daging.
Turunnya sang mantan presiden ke lapangan untuk mengasuh PSI adalah respons rasional terhadap kecemasan politik yang sangat nyata.
Di dalam lanskap politik Indonesia yang cair dan sering kali tidak kenal ampun, seorang mantan penguasa tanpa tameng politik formal akan sangat rentan terhadap bahaya balas dendam politik (political revenge) dari lawan-lawan lama atau bahkan dari sekutu baru yang arah kepentingannya telah bergeser.
Oleh karena itu, penguasaan atas instrumen politik mandiri menjadi keharusan demi proteksi hukum dan jaminan bahwa pengaruh personal tidak akan menguap begitu saja menjadi lame duck.
Dalam perspektif filsafat politik realisme yang digagas oleh Niccolò Machiavelli, misalnya, manuver ini adalah pengejawantahan murni dari virtù, kemampuan luar biasa dari seorang aktor politik untuk menaklukkan fortuna atau nasib baik yang berubah-ubah demi mempertahankan kejayaan personal dan kelompoknya.
Namun, di balik kecerdikan taktis tersebut, dari sudut pandang etika publik dan kualitas demokrasi substantif, misalnya lagi, langkah ini justru memicu kritik tajam mengenai pembusukan institusional (institutional decay) dan menguatnya gejala neo-patrimonialisme.
Fenomena ini menunjukkan bahwa unit analisis tertinggi dalam kalkulasi politik nasional hari ini bukan lagi penguatan ideologi partai atau meritokrasi dalam regenerasi kader publik, tapi keberlanjutan trah atau dinasti politik.
Pengamanan posisi Gibran Rakabuming Raka di puncak kekuasaan eksekutif mendampingi rezim baru, yang disusul oleh penempatan Kaesang Pangarep di pucuk pimpinan PSI, menjadi bukti empiris bahwa institusi politik modern sedang mengalami komodifikasi secara radikal.
Nikmati Fitur Lengkap KARIN dengan KOMPAS.com PLUS
Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.
