BANDUNG, KOMPAS.com - Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat mempertanyakan sumber anggaran program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) atau sekolah gratis yang digagas di bawah kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi.
Ketua FKSS SMA Jabar, Ade Hendriana, menyebut bantuan biaya pendidikan untuk program tersebut belum terlihat dalam APBD murni Jawa Barat 2026.
“Setahu saya bahwa di dalam APBD murni, berdasarkan informasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat, yang dianggarkan itu hanya baru beasiswa siswa miskin dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM),” ujarnya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (22/6/2026).
Skema Bantuan Rp 2,7 Juta per Siswa
Program SSK disiapkan untuk menampung calon murid baru yang tidak diterima di sekolah negeri di Provinsi Jawa Barat.
Pemprov Jabar akan memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 2,7 juta per siswa per tahun, terdiri dari Rp 1.500.000 untuk Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan Rp 1.200.000 untuk SPP selama satu tahun.
Namun Ade juga menyebut dana tidak akan dicairkan sekaligus, melainkan bertahap.
“Dari Rp2.700.000 itu berdasarkan informasi bahwa ini akan dibayarkan setengahnya dulu, artinya 50 persen di tahun ini, di tahun 2026, sisanya di tahun berikutnya,” ucapnya.
Kekhawatiran Penggunaan Dana Beasiswa
FKSS berharap anggaran SSK tidak diambil dari dana beasiswa bagi siswa kurang mampu.
“Tentunya saya berharap nanti jangan sampai anggaran untuk beasiswa yang tidak mampu ini digunakan untuk anggaran SSK,” tutur Ade.
Ia menilai penggunaan dana yang sama berpotensi berdampak pada penerima beasiswa yang sudah berjalan.
“Ya mudah-mudahan nanti saya minta kepada DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengawasi dan mengawal anggaran dari pada untuk SSK ini, jadi terpisah. Ada anggaran untuk SSK dan anggaran untuk beasiswa tetap ada,” terangnya.
879 Sekolah Swasta Sudah Terverifikasi
Meski masih mempertanyakan sumber anggaran, FKSS tetap mendukung program tersebut karena dinilai dapat memperluas akses pendidikan dan membantu sekolah swasta.
Saat ini, sebanyak 879 sekolah swasta telah lolos verifikasi dan masuk dalam program SSK.
“FKSS JABAR berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai sumber pendanaan program SSK,” pungkas Ade.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
