SEMARANG, KOMPAS.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang akan memetakan sebaran peserta didik setelah adanya SD negeri yang hanya mendapatkan sedikit murid baru.
Jika mengacu pada data, jumlah lulusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Semarang mencapai 22.567 anak.
Kuota yang disediakan di seluruh SD Negeri mencapai 14.530 kursi. Sementara jumlah calon siswa yang mendaftar sekitar 12.000 orang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan menjelaskan, tren penurunan minat di sekolah negeri ini terjadi karena adanya pergeseran pilihan dari para orangtua murid.
"Data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua lulusan PAUD melanjutkan ke SD Negeri, karena sebagian memilih bersekolah di SD Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau satuan pendidikan lainnya," ujar Ahsan saat dikonfirmasi, Rabu (15/7/2026).
Ahsan mengakui, melimpahnya opsi sekolah alternatif di luar sekolah negeri menjadi faktor utama yang memengaruhi jumlah peserta didik baru di sejumlah SD Negeri.
Sehingga beberapa sekolah terpaksa menerima rombongan belajar dalam jumlah yang minim.
Petakan Sebaran Peserta Didik
Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan pemetaan sebaran peserta didik untuk melihat titik-titik sekolah yang paling terdampak.
Pemetaan ini nantinya akan menjadi basis data utama dalam penyusunan kebijakan zonasi maupun kuota ke depan agar lebih tepat sasaran.
Selain melakukan pemetaan, Dinas Pendidikan juga mengevaluasi kembali distribusi layanan pendidikan di setiap wilayah kelurahan dan kecamatan.
Sekolah-sekolah negeri yang mulai kehilangan peminatnya akan didorong melalui program peningkatan mutu.
"Kami melakukan evaluasi terhadap daya tampung dan distribusi layanan pendidikan, disertai upaya peningkatan mutu sekolah agar tetap menjadi pilihan masyarakat," kata Ahsan.
Pemerintah Kota Semarang menegaskan tidak membedakan status antara sekolah bentukan pemerintah maupun swasta.
Fokus utama saat ini adalah memastikan hak dasar anak-anak di Kota Semarang untuk mendapatkan bangku sekolah yang layak tetap terpenuhi tanpa terkendala zonasi.
"Prinsipnya, kami ingin memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, baik di sekolah negeri maupun swasta, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah," katanya.
