Grid.
ID - Dedi Mulyadi pastikan SPP SMA-SMK tetap gratis. Ia akan pangkas anggaran operasional gubernur.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki rencana untuk kembali menerapkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri.
Ia bahkan menegaskan siap melakukan efisiensi terhadap anggaran operasional gubernur apabila langkah tersebut diperlukan demi menjaga keberlangsungan program pendidikan gratis di Jawa Barat.
Pernyataan itu disampaikan Dedi sebagai respons atas mencuatnya usulan dari sejumlah anggota DPRD Jawa Barat yang menginginkan pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri.
Meski usulan tersebut datang dari beberapa anggota dewan yang membidangi sektor pendidikan, Dedi menegaskan sikap Pemprov Jabar tetap konsisten, yakni mempertahankan kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh siswa SMA dan SMK negeri.
"Pemprov Jawa Barat tidak akan memberlakukan pembayaran SPP. Kami tetap berpegang teguh bahwa pendidikan merupakan kewajiban pemerintah. SMA dan SMK negeri di Jawa Barat tetap gratis," ujar Dedi, dikutip dari TribunJabar.id.
Dedi memastikan peserta didik di sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah, sehingga tidak dikenakan biaya pendidikan.
Ia mengungkapkan, kondisi fiskal daerah saat ini memang sedang tertekan karena penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat mengalami penundaan. Meski demikian, menurut Dedi, situasi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov Jawa Barat akan terus menerapkan langkah efisiensi sekaligus mengalihkan anggaran dari pos-pos yang dianggap kurang mendesak ke sektor yang lebih prioritas, termasuk pendidikan.
Dedi pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga mutu pendidikan di Jawa Barat agar setiap anak tetap dapat memperoleh hak belajar tanpa terbebani biaya pendidikan.
"Semoga seluruh langkah ini menjadi langkah kita bersama untuk menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat dan menjaga masa depan anak-anak Jawa Barat," katanya.
PROMOTED CONTENT
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum memberikan lampu hijau terhadap rencana penerapan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri bagi siswa yang berasal dari keluarga mampu. Menurutnya, usulan tersebut perlu melalui pembahasan dan kajian yang mendalam terlebih dahulu agar tidak memicu perdebatan di tengah masyarakat.
"Itu kan kami harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP, nanti opininya beda lagi, disebut gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," kata Dedi seusai diskusi bertema Kedaulatan Kesehatan Indonesia yang digelar DPP PIKI di GBI Bethel Summarecon Bandung The Journey, dikutip dari Kompas.com.
Rencana menghidupkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mencuat dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah dibahas DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa usulan tersebut bukan berasal dari dirinya. Ia pun mengimbau semua pihak agar tidak tergesa-gesa mengambil sikap sebelum dilakukan pembahasan yang matang.
Menurut Dedi, fokus utama saat ini seharusnya diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah sekolah, ia menemukan ada sekolah yang tetap mampu menjaga kualitas fasilitas meski hanya mengandalkan dana BOS.
Salah satu contohnya adalah SMAN 1 Depok. Dedi menilai sekolah tersebut dapat mempertahankan kondisi lingkungan dan sarana prasarana tetap terawat karena pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien.
"Dana BOS itu saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah nih. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Saya tanya ke kepala sekolah saya tanya, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?' 'Ya kami mengelola ini dengan baik'," ujar Dedi.
Dedi Mulyadi yang pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta menekankan agar setiap sekolah terlebih dahulu mengoptimalkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Apabila setelah itu masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti pembangunan toilet, ruang kelas, pendingin ruangan, fasilitas ibadah, maupun pagar sekolah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memberikan dukungan anggaran untuk melengkapinya.
"Tapi, operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu, tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik gitu loh. Nanti polemik lagi," tutur Dedi. (*)
