Grid.
ID - Aksi Dedi Mulyadi beri Rp 50 juta untuk sayembara kembali mendapat sorotan. Pasalnya hal itu ditakutkan akan membuat negara preman.
Hal itu pun diungkapkan oleh Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Prof Nandang Sambas. Yang menyoroti aksi Dedi Mulyadi beri Rp 50 juta untuk sayembara.
Sedangkan Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki hukum dan penegak hukum. Dimana hal itu bisa meminimalisir orang yang melanggar hukum.
"Melakukan upaya terobosan (sayembara) boleh saja, kalau sudah ada prosedur hukum dan APH dioptimalkan.
Tapi, ketika ingin aman dan tentram, khawatirnya saat disayembarakan justru melanggar hukum, berbagai cara orang melawan hukum karena ingin menyelesaikan masalah dengan melanggar hukum yang tak benar," ujar Nandang dikutip Grid.
ID dari TribunJabar.id, Jumat (24/7/2026).
Lebih lanjut, Nandang mengusulkan cara yang lebih elegan daripada sayembara. Yakni dengan mengoptimalkan APH.
Karena meski niat dedi Mulyadi beri Rp 50 juta untuk sayembara baik, hal itu bisa rentan disalahgunakan. Salah satunya yakni menjadi munculnya bibit-bibit premanisme.
"Jangan sampai menjadi negara preman dan jangan melakukan sesuatu cara di luar hukum. Kami yakin niat (KDM) baik di tengah kondisi Bandung yang sedang tak baik-baik saja," ungkap Nandang.
" Tapi, tetap harus ada upaya agresif dari penegak hukum, jangan oleh siapa saja, dan jangan melakukan pendekatan secara premanisme," imbuhnya.
Ditambah lagi, sebenarnya negara sudah sudah mempunyai aturan, sudah membuat struktur hukum siapa melakukan apa, dari kepolisian, hakim, pengacara, hingga lainnya.
"Semakin tingginya tingkat kerawanan sosial, seperti pembegalan atau tawuran mesti ada evaluasi. Secara teori semakin tinggi kejahatan, maka APH belum optimal, sarana prasarana pun belum siap," beber Nandang.
PROMOTED CONTENT
"Lalu, masyarakat abai sehingga kejahatan meningkat. Kami dorong coba optimalkan mulai Polda Jabar supaya berfungsi penegakan hukum dengan upaya represif dan preventif," imbuhnya.
Solusi lain yang ditawarkan Nandang yakni mendorong pemerintah daerah memperhatikan kondisi penerangan jalan, serta penempatan kamera CCTV.
"Pasang atau perbaiki pula CCTV yang sudah terpasang sebagai langkah antisipasi. Jangan sampai menjadi trauma masyarakat dan menjadi sebuah teror ketakutan," tandas Nandang.
Sementara itu, sebelum Dedi Mulyadi beri Rp 50 juta untuk sayembara, pria yang akrab disapa KDM itu Dedi Mulyadi minta aparat bersenjata bersiaga, sang Gubernur Jawa Barat itu mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat.
Yakni untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku kejahatan, salah satunya yakni pembegalan.
Tak berhenti sampai di situ, pria yang akrab disapa KDM itu juga mengusulkan penempatan aparat bersenjata di sejumlah titik rawan kejahatan di Bandung Raya.
"Selanjutnya saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar untuk secara teknis dan taktis melakukan pengamanan di seluruh wilayah Bandung Raya dan seluruh wilayah Jawa Barat," ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Kompas.com. (*)
