Cerita Demokrat yang Pernah Menjalankan Peran sebagai Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Oposisi pemerintahan menjadi salah satu peran yang pernah diemban Partai Demokrat selama berpolitik di Indonesia.

Peran yang berseberangan dengan pemerintah itu disampaikan kala sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dipertanyakan sejumlah partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menceritakan bahwa partainya memiliki pengalaman yang lengkap di belantikan politik nasional.

Mulai dari memimpin pemerintahan, bagian koalisi pemerintahan hingga oposisi yang berseberangan dengan pemerintah.

"Partai Demokrat juga memiliki tujuan dan kepentingan. Kami pernah berada di pemerintahan dan juga pernah menjadi oposisi. Karena itu, Demokrat memiliki pengalaman yang lengkap," ujar AHY di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Tugas Oposisi Memberi Kritik Konstruktif

Menurut AHY, oposisi memiliki peran dalam memberikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Oposisi, kata AHY, penting dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dan memberi masukan kepada pemerintah.

"Ketika menjadi oposisi, tugasnya memberikan pandangan dan kritik yang konstruktif serta menghadirkan solusi, bukan memecah belah bangsa dan bukan pula mendiskreditkan seolah semuanya salah," kata AHY.

Terlepas dari hal itu, AHY menekankan bahwa pemerintah tetap memerlukan ruang terhadap kritik dan aspirasi.

AHY menilai demokrasi Indonesia akan semakin sehat apabila fungsi pemerintah dan oposisi berjalan sesuai porsinya masing-masing.

"Saya melihat demokrasi kita akan semakin sehat dan matang apabila semangat seperti itu terus dijaga. Checks and balances merupakan bagian penting dari demokrasi, apapun pilihan politik dan rezim hasil pemilu," kata AHY.

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berdialog dengan masyarakat dalam acara HUT Ke-24 partainya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Hampir 10 Tahun Berada di Luar Pemerintahan

Diketahui, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan dua periode Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hampir selama 10 tahun.

Namun pada Rabu (21/2/2024), Jokowi menunjuk AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionaldi Istana Negara, Jakarta.

Momen tersebut mengakhiri hampir satu dekade partai berlambang bintang mercy itu di luar pemerintahan.

Pengalaman Partai Demokrat selama hampir 10 tahun di luar pemerintahan turut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.