KOMPAS.com - Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menjadwalkan sidang banding Senegal terkait pencabutan gelar juara Piala Afrika 2025 pada 8 Oktober mendatang.
Kasus kontroversial ini bermula ketika Senegal diputuskan kalah dalam sebuah pertandingan krusial yang dihelat di Rabat pada 18 Januari 2026.
Hukuman tersebut dijatuhkan lantaran para pemain Timnas Senegal memilih untuk meninggalkan lapangan hijau sebagai bentuk protes keras terhadap keputusan wasit yang memberikan hadiah penalti penentu hasil laga kepada sang lawan, yakni Timnas Maroko.
Senegal pada akhirnya kembali melanjutkan permainan setelah jeda 14 menit dan sukses membalikkan keadaan untuk meraih kemenangan 1-0, hasil akhir tersebut urung disahkan.
Pada bulan Maret, dewan banding dari konfederasi sepak bola benua tersebut atau CAF, memutuskan untuk menganulir skor di lapangan dan menetapkan kemenangan mutlak 3-0 untuk keuntungan Maroko.
Intervensi Pemerintah dan Upaya Hukum FSF
Langkah pencabutan status juara tersebut sontak memancing reaksi tajam dari otoritas pemerintahan di negara tersebut.
Pemerintah setempat secara tegas mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh terkait keputusan itu.
Merespons situasi ini, federasi sepak bola nasional mereka, FSF, tidak tinggal diam dan langsung melayangkan proses banding resmi ke meja CAS demi menuntut keadilan.
Proses Persidangan Berlangsung Tertutup
Melalui pernyataan tertulisnya, lembaga peradilan olahraga internasional tersebut mengonfirmasi bahwa panel khusus akan melaksanakan sesi persidangan secara tertutup.
Sidang penting ini rencananya akan mengambil tempat di kantor pusat mereka yang berlokasi di Lausanne, Swiss.
Terkait dengan pengumuman hasil akhir dari peradilan, pihak lembaga menegaskan bahwa publik harus sedikit bersabar karena vonis tidak akan langsung diumumkan pada hari persidangan tersebut.
"Setelah sidang dengar pendapat, panel akan memulai musyawarahnya," bunyi pernyataan CAS dikutip dari Reuters, Sabtu (25/7/2026).
"Pada tahap ini, CAS belum dapat menyatakan kapan keputusan akhir akan dikeluarkan, tetapi keputusan tersebut tidak akan dikeluarkan pada hari sidang dengar pendapat."
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
