PATI, KOMPAS.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Senin (27/7/2026) sore, berlangsung ricuh.
Ketegangan terjadi saat massa berusaha membakar ban, namun dicegah aparat kepolisian sehingga memicu adu mulut dan aksi saling dorong.
Puluhan massa yang menggelar demonstrasi sejak sore memadati halaman depan Kantor Kejari Pati.
Mereka membawa berbagai spanduk dan baliho berisi kritik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Pati. Sejumlah poster bertuliskan tuntutan seperti "Pati Ora Sepele Bersihkan Pati dari Pejabat Ruwet, Korup", "Kami Tidak Diam Demi Keadilan", hingga "Usir Kajari Pelindung Koruptor" dipasang di pagar kantor.
Aksi sempat berjalan kondusif hingga massa mencoba membakar ban di depan gerbang Kejari Pati sebagai bentuk protes.
Namun, aparat kepolisian langsung menghalangi karena khawatir pembakaran ban mengganggu ketertiban umum dan membahayakan pengguna jalan.
Massa yang menolak dihentikan tetap berupaya menyalakan api. Setiap kali ban mulai terbakar, petugas kepolisian segera memadamkannya menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Situasi pun memanas.
Adu argumen antara demonstran dan aparat tak terhindarkan. Massa beberapa kali mendorong barikade polisi agar dapat melanjutkan pembakaran ban, sementara petugas tetap bertahan untuk mencegah aksi tersebut.
Ketegangan berlangsung beberapa menit sebelum situasi kembali dapat dikendalikan.
Pasang Keranda dan Segel Simbolis
Meski sempat diwarnai kericuhan, demonstrasi terus berlanjut. Massa kemudian memasang replika keranda bertuliskan kritik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pati di depan pagar kantor.
Di penghujung aksi, salah satu koordinator AMPB, Supriyanto alias Botok, membentangkan kain putih di pagar Kejari Pati dan menuliskan bahwa kantor tersebut telah "disegel" oleh warga sebagai bentuk simbolis protest terhadap kinerja institusi tersebut.
Kasus Kades Tlogosari dan Dugaan Pemerasan Oknum Jaksa
Botok mengatakan demonstrasi dilakukan untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap penanganan sejumlah perkara yang dinilai belum tuntas, salah satunya dugaan korupsi dana desa yang melibatkan Kepala Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu.
"Protes tidak ditahan Kepala Desa Tlogosari," ujarnya kepada wartawan.
Selain itu, AMPB juga menyoroti dugaan adanya oknum jaksa yang melakukan pemerasan terhadap keluarga pihak yang berperkara. Botok mengaku dirinya juga pernah mengalami hal serupa beberapa tahun lalu.
"Keluarga dilobi dan diminta uang dengan janji divonis ringan. Ada yang mengadu diminta Rp 30 juta, ada Rp 8 juta. Istri saya juga pernah diminta Rp 50 juta karena taruhan Pilkades," katanya.
AMPB juga mendesak agar Kepala Kejari Pati dipindahkan karena dinilai tidak tegas terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan bawahannya.
Botok membantah aksi demonstrasi tersebut dilatarbelakangi persoalan pribadi dengan salah satu jaksa bernama Danang yang sebelumnya menjadi jaksa penuntut dalam perkara pemblokiran Jalan Pantura yang melibatkan dirinya.
"Tidak ada dendam pribadi dengan Danang. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, jangan karena uang," tegasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
